BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mencatat tren positif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data terbaru, angka kemiskinan di Kota Batam turun dari 4,8 persen pada 2024 menjadi 3,81 persen.
Capaian tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan pemerintah daerah bersama pemerintah pusat.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan penurunan angka kemiskinan tersebut merupakan hasil dari kerja bersama berbagai pihak, termasuk kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang saat ini terus diperkuat.
Menurutnya, inisiasi yang dilakukan Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menjadi langkah strategis dalam menyatukan arah kebijakan sehingga seluruh program pemerintah berjalan secara terintegrasi.
“Ini adalah ikhtiar untuk menyatukan langkah bersama antara kementerian dan lembaga. Kalau masing-masing bergerak sendiri, pencapaiannya relatif sulit dipenuhi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah saat ini juga terus melakukan pembenahan basis data penerima bantuan sosial. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah diperbarui menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang kini kembali dilakukan pencacahan melalui aplikasi Berlincos.
Bahkan, saat bertemu langsung dengan warga, ia mengajak masyarakat untuk mengisi data secara mandiri agar penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
“Saya sampaikan kepada warga agar mengisi datanya. Saya ajarkan cara mengisinya supaya yang menerima bantuan adalah orang yang tepat,” katanya.
Aplikasi Berlincos sendiri diluncurkan saat pelaksanaan APEKSI di Medan melalui Zoom yang dihadiri Menteri Dalam Negeri bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.
Selain pembenahan data, pemerintah juga melakukan sinkronisasi program antar kementerian agar tidak lagi terjadi perbedaan data penerima bantuan, seperti penerima Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang berbeda dengan penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Kini, pemerintah menggunakan sistem pengelompokan berdasarkan desil 1 hingga desil 5 sebagai dasar penyaluran berbagai program bantuan sosial.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Batam juga menyampaikan apresiasi kepada BP Taskin yang memilih kawasan Sembulang sebagai lokasi program percepatan pengentasan kemiskinan.
Menurutnya, kawasan pesisir tersebut saat ini berkembang menjadi kawasan permukiman nelayan yang terintegrasi dengan berbagai program pemerintah pusat.
Batam sendiri telah menjalankan Program Kampung Nelayan Merah Putih yang merupakan program Presiden. Dari empat lokasi yang diusulkan, tiga di antaranya telah terealisasi, yakni di Kasu, Sekanak Raya, dan Sembulang. Sementara satu lokasi lainnya masih terkendala persoalan lahan.
Khusus di Sembulang, sekitar 500 warga telah menempati kawasan tersebut sehingga ekosistemnya dinilai telah layak disebut sebagai kampung nelayan, terlebih dengan dukungan pembangunan pelabuhan.
“Nah jadi ini menurut saya matching antara kebijakan pusat dengan kebijakan daerah,” ujarnya.
Bagi pemerintah daerah, kata dia, keberhasilan menurunkan angka kemiskinan menjadi capaian yang paling membanggakan dibanding penghargaan lainnya.
“Yang paling membahagiakan adalah ketika mendapat penghargaan sebagai daerah yang mampu menyelesaikan kemiskinan. Kita dapat banyak penghargaan, tetapi soal pengentasan kemiskinan ini rasanya berbeda. Negara betul-betul hadir di tengah kompleksitas persoalan masyarakat,” katanya.
Ia menjelaskan, berbagai intervensi yang dilakukan Pemko Batam mencakup bantuan sosial bagi masyarakat, perlindungan bagi lanjut usia, kepesertaan BPJS, pemberian seragam sekolah gratis, bantuan alat tangkap bagi nelayan, bantuan bibit dan pupuk bagi petani, hingga berbagai program pemberdayaan ekonomi.
Untuk pelaku UMKM, pemerintah memberikan pelatihan pengemasan produk (packaging), fasilitasi penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), bantuan modal usaha hingga Rp20 juta, serta pendampingan memperoleh sertifikasi halal.
Selain itu, Pemko Batam juga memiliki Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pengelolaan Dana Bergulir yang menyediakan akses pembiayaan dengan bunga rendah.
Jika perbankan konvensional mengenakan bunga sekitar 11 persen, pinjaman melalui BLUD hanya berada pada kisaran 6 persen. Bahkan, khusus pinjaman hingga Rp20 juta bagi pelaku usaha mikro dan kecil, pemerintah memberikan fasilitas tanpa bunga.
Menurutnya, berbagai program tersebut menjadi faktor penting yang berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Kota Batam.
Ke depan, Pemerintah Kota Batam berharap tren penurunan kemiskinan dapat terus dipercepat melalui penguatan kolaborasi lintas sektor, penyempurnaan data sosial ekonomi, serta perluasan berbagai program pemberdayaan masyarakat.
“Kita berharap ke depan capaian ini bisa terus ditingkatkan dan angka kemiskinan dapat ditekan lebih rendah lagi,” katanya. (uly)
