BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Pemerintah meluncurkan Program SiTaskin Pesisir (Sinergi Pengentasan Kemiskinan) di Kelurahan Sembulang, Kecamatan Galang, Kota Batam, Provinsi Kepri sebagai lokasi perdana implementasi program kolaboratif lintas kementerian dan lembaga dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, khususnya di wilayah pesisir dan masyarakat nelayan.
Peluncuran tersebut dihadiri Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf, Wakil Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Iwan Sumule, serta Wali Kota Batam Amsakar Achmad.
Dalam sambutannya, Wali Kota Batam Amsakar Achmad menyampaikan bahwa peluncuran SiTaskin merupakan bentuk komitmen bersama pemerintah pusat dan daerah untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
“Sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dapat meningkatkan hajat hidup dan derajat masyarakat Indonesia,” ujar Amsakar, Selasa (7/7/2026).
Ia menjelaskan, jumlah penduduk Kota Batam saat ini mencapai sekitar 1,4 juta jiwa, dengan sekitar 68 ribu jiwa masih berada dalam kategori masyarakat miskin.
Namun demikian, angka kemiskinan di Batam terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data terbaru, tingkat kemiskinan berhasil turun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen.
Menurut Amsakar, penurunan tersebut tidak terlepas dari berbagai program pemberdayaan yang selama ini dijalankan pemerintah daerah, khususnya bagi masyarakat nelayan.
Program-program tersebut meliputi bantuan alat tangkap ikan, bantuan kapal, bibit ikan, keramba, hingga perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi nelayan pesisir.
“Alhamdulillah sekarang nelayan-nelayan kita yang ada di pesisir sudah seluruhnya di-cover BPJS Ketenagakerjaan. Itu yang kami anggap berkontribusi dalam konteks mengentaskan angka kemiskinan di daerah,” katanya.
Atas capaian tersebut, Batam juga memperoleh penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri dan Tempo sebagai daerah terbaik pertama dalam upaya pengentasan kemiskinan pada tahun lalu.
Amsakar berharap kehadiran Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan serta jajaran BP Taskin semakin memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia menegaskan bahwa pembangunan memiliki tiga substansi utama, yakni menghadirkan sesuatu yang sebelumnya belum ada, meningkatkan fasilitas yang telah tersedia, dan memberdayakan masyarakat yang masih lemah.
“Program SiTaskin ini menjadi salah satu bagian penting dalam konteks memberdayakan masyarakat. Kalau itu bisa dilakukan, maka masyarakat benar-benar merasakan kehadiran negara di tengah-tengah mereka,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar program tersebut tidak berhenti sebatas seremoni.
“Banyak agenda nasional yang saat peluncurannya begitu meriah, tetapi setelah itu tidak terdengar lagi. Saya yakin SiTaskin akan berbeda karena akan menghadirkan program-program konkret yang benar-benar menyentuh masyarakat,” katanya.
Amsakar mengajak masyarakat, khususnya warga Galang, memanfaatkan program tersebut dengan sungguh-sungguh demi meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Sementara itu, Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih merupakan salah satu program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden yang langsung menyentuh masyarakat.
Ia mencontohkan keberhasilan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Sambinyeri pada 2023 yang mampu meningkatkan pendapatan nelayan secara signifikan.
“Sudah terjadi peningkatan pendapatan nelayan hingga 113 persen atau meningkat sekitar 47 persen dibanding sebelumnya,” ujarnya.
Didit menjelaskan, hasil tangkapan nelayan yang sebelumnya hanya dipasarkan untuk konsumsi masyarakat sekitar kini telah mampu dikirim ke Surabaya, Bali, Bitung bahkan diekspor ke luar negeri.
Keberhasilan tersebut diharapkan dapat direplikasi di Batam, termasuk di kawasan Sekanak Raya yang telah ditinjau Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Ia meminta masyarakat bersama Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjaga dan mengelola Kampung Nelayan Merah Putih agar mampu meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.
Menurut Didit, program tersebut juga menjadi bagian dari delapan klaster prioritas nasional, khususnya klaster pertama mengenai swasembada pangan yang berkaitan erat dengan sektor kelautan dan perikanan.
Tahun ini, KKP memperoleh program pembangunan sekitar 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai daerah.
Selain meningkatkan pendapatan nelayan, pembangunan kampung tersebut juga bertujuan meningkatkan konsumsi protein masyarakat serta mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hingga saat ini, KKP telah menyelesaikan sekitar 100 Kampung Nelayan Merah Putih sebagai proyek percontohan.
Didit menegaskan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak bisa diseragamkan di seluruh Indonesia karena setiap daerah memiliki karakteristik berbeda.
Karena itu, sebelum pembangunan dilakukan harus melalui proses asesmen, termasuk memastikan status lahan telah clear and clean.
Selain Kampung Nelayan Merah Putih, KKP juga mengembangkan Kampung Budidaya Ikan Tematik yang diharapkan mampu menghubungkan potensi kawasan pesisir dengan daerah pegunungan maupun wilayah terpencil sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.
Didit mengaku cukup memahami kondisi Kepulauan Riau karena pernah bertugas di wilayah tersebut sejak awal dekade 1980-an.
Ia pun menegaskan seluruh jajaran KKP, mulai dari penyuluh, pendamping hingga pengawas akan terus mendampingi masyarakat agar program berjalan optimal.
“Kami menekankan pentingnya kolaborasi dan integrasi. Tidak usah merasa besar. Kita turun bersama menjalankan program mulia Bapak Presiden Prabowo Subianto,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Kepala BP Taskin Iwan Sumule mengatakan percepatan pengentasan kemiskinan hanya dapat dilakukan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga.
Melalui Program SiTaskin Pesisir, berbagai kementerian menghadirkan program sesuai bidang masing-masing.
Kementerian Kelautan dan Perikanan menghadirkan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) sebagai penguatan sektor kelautan dan perikanan.
Kementerian Perindustrian menjalankan bimbingan teknis Wirausaha Baru (WUB) industri olahan pangan.
Kementerian PPN/Bappenas memberikan pendampingan perencanaan dan penganggaran percepatan pengentasan kemiskinan.
Kementerian Dalam Negeri bersama BP Taskin melakukan pendampingan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
Kementerian Perhubungan membuka Gerai Pas Kecil untuk legalisasi kapal nelayan.
Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI menghadirkan program literasi keuangan dan migrasi aman.
Kementerian Ketenagakerjaan melaksanakan program perluasan kesempatan kerja.
Kementerian Pekerjaan Umum menyediakan program air bersih melalui pipanisasi.
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjalankan Program PNM Mekaar dalam membina ekonomi keluarga sejahtera.
Baznas menghadirkan program lumbung pangan nasional serta bantuan sembako.
Kementerian Sosial melaksanakan program pemberdayaan orang tua siswa Sekolah Rakyat.
BPJPH memberikan program Sertifikasi Halal Self Declare bagi pelaku UMKM.
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menjalankan program percepatan penurunan stunting, jambanisasi serta rumah layak huni.
Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN) menyalurkan bantuan tablet pendidikan bagi anak sekolah.
Sementara Kementerian Pertanian memberikan bantuan benih jagung sebagai bagian dari penguatan sektor tanaman pangan.
Iwan menegaskan, banyaknya kementerian yang terlibat menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara sektoral.
“Pengentasan kemiskinan harus dilakukan melalui kolaborasi bersama sehingga target-target yang telah dicanangkan Presiden Prabowo dapat diwujudkan secara bersama-sama,” katanya.
Ia menjelaskan Batam dipilih sebagai lokasi pertama SiTaskin Pesisir karena keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih dinilai dapat menjadi model bagi daerah lain.
Menurutnya, Kampung Nelayan Merah Putih merupakan pondasi awal transformasi kawasan pesisir, sedangkan SiTaskin menjadi instrumen percepatan pengentasan kemiskinan.
Ia mengungkapkan angka kemiskinan nasional pada 2025 berada di kisaran 8,25 persen, sementara pemerintah menargetkan turun menjadi 4,5 persen pada 2029.
“Artinya diperlukan konsistensi penurunan sekitar satu persen setiap tahun agar target tersebut dapat tercapai,” ujarnya.
