BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf, menegaskan Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan salah satu program prioritas nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
Menurut Didit, program tersebut telah menunjukkan hasil nyata. Salah satu contohnya adalah Kampung Nelayan Merah Putih di Sambinyeri yang dibangun pada 2023 dan berhasil meningkatkan pendapatan nelayan secara signifikan.
“Di Sambinyeri sudah terjadi peningkatan pendapatan nelayan hingga mencapai 113 persen. Nilainya naik sekitar 47 persen dibandingkan sebelumnya,” kata Didit saat berada di Kelurahan Sembulang, Kecamatan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa (7/7/2026).
Ia menjelaskan, sebelum adanya program tersebut, hasil tangkapan nelayan sebagian besar hanya dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Kini, hasil perikanan dari kawasan tersebut telah mampu dipasarkan ke berbagai daerah seperti Surabaya, Bali, dan Bitung, bahkan menembus pasar ekspor.
“Ini menunjukkan bahwa pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya meningkatkan pendapatan nelayan, tetapi juga membuka akses pasar yang jauh lebih luas,” ujarnya.
Saat meninjau kawasan Sekanak Raya, Batam, Didit menilai daerah tersebut memiliki potensi besar untuk mengembangkan Kampung Nelayan Merah Putih.
Ia mengingatkan masyarakat agar menjaga fasilitas yang telah dibangun serta memperkuat kerja sama dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sehingga manfaat program dapat dirasakan secara berkelanjutan.
“Saya titip kepada masyarakat agar kampung ini dirawat bersama dan dikelola dengan baik melalui koperasi desa. Dengan begitu pendapatan nelayan yang sebelumnya masih terbatas bisa terus meningkat,” katanya.
Menurutnya, program tersebut sejalan dengan delapan klaster Program Prioritas Nasional, khususnya klaster pertama yang berfokus pada swasembada pangan melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan.
Didit mengungkapkan, berdasarkan keberhasilan program yang telah berjalan, pemerintah menargetkan pembangunan sekitar 1.269 Kampung Nelayan Merah Putih di berbagai wilayah Indonesia.
Selain meningkatkan pendapatan masyarakat, program tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan konsumsi protein masyarakat melalui hasil perikanan.
Program ini juga diharapkan mampu mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui sinergi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Tidak hanya meningkatkan ekonomi masyarakat, tetapi juga mendukung penyediaan protein dan mensuplai kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis,” ujarnya.
Didit menegaskan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih tidak dilakukan dengan konsep yang seragam. Menurutnya, setiap lokasi memiliki karakteristik berbeda sehingga diperlukan proses asesmen sebelum pembangunan dilakukan, termasuk memastikan status lahan telah memenuhi prinsip clear, clean, free.
“Tidak bisa seperti membuat kendaraan yang bentuknya sama. Setiap kampung memiliki kebutuhan berbeda sehingga pendekatannya bersifat tematik sesuai potensi daerah masing-masing,” katanya.
Selain Kampung Nelayan Merah Putih, Kementerian Kelautan dan Perikanan juga mengembangkan program Kampung Budidaya Ikan Tematik untuk memperkuat sinergi antara kawasan pesisir dan wilayah pedalaman.
Optimistis untuk Kepulauan Riau
Didit mengaku memahami karakteristik wilayah Kepulauan Riau, termasuk Batam, karena pernah bertugas di daerah tersebut sejak awal 1980-an.
Ia menilai potensi kelautan dan perikanan di wilayah Kepulauan Riau sangat besar karena banyak masyarakat menggantungkan mata pencaharian pada sektor tersebut.
“Saya mengetahui betul wilayah ini, mulai dari Sekupang hingga Galang. Potensi nelayannya sangat besar dan harus terus dikembangkan,” katanya.
Ia juga menyoroti potensi ekspor hasil perikanan Batam yang dinilai dapat menjadi peluang besar bagi Kampung Nelayan Merah Putih untuk berkembang. Untuk memastikan program berjalan optimal, Didit mengatakan KKP telah menyiapkan penyuluh, pendamping, serta pengawas yang akan mendampingi masyarakat di lapangan.
Menurutnya, keberhasilan program sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, koperasi, kementerian dan lembaga terkait, serta masyarakat nelayan.
“Kami ingin menekankan pentingnya kolaborasi dan integrasi. Tidak perlu merasa paling besar. Semua harus turun ke lapangan menjalankan program mulia dari Bapak Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Ia mengakui berbagai tantangan di lapangan tetap akan muncul selama pelaksanaan program. Namun, seluruh pihak diminta mengedepankan kebersamaan dan keterbukaan dalam mencari solusi.
“Permasalahan di lapangan pasti ada. Karena itu diperlukan kebesaran hati dari semua pihak, baik pelaksana maupun nelayan, untuk terus memberikan masukan sehingga program ini benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya. (uly)
