BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Menuju satu abad kemerdekaannya, Indonesia telah memancangkan visi besar yang dikenal sebagai Indonesia Emas 2045. Ambisi ini bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia, namun juga tentang bagaimana bangsa ini mendefinisikan ulang kemakmuran.
Bukan lagi memilih antara ekonomi atau ekologi, melainkan bagaimana menjadikan ekologi sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi. Dilema klasik antara “perut” (ekonomi) dan “paru-paru” dunia (ekologi) kini bukan lagi dipandang sebagai dua kutub yang saling meniadakan, melainkan dua sisi mata uang yang harus berjalan seiring demi keberlanjutan hidup anak cucu bangsa.
Secara teknis, Indonesia saat ini berada di kategori upper-middle income country (negara berpendapatan menengah atas). Untuk “naik kelas” menjadi negara maju (high-income country), rancangan ekonomi Indonesia kini bergeser dari ekstraksi sumber daya alam mentah menuju Ekonomi Hijau (Green Economy).
1. Paradigma Baru:
Ekonomi Hijau sebagai Kunci Keluar dari “Middle Income Trap.” Pertumbuhan yang Tidak Merusak selama puluhan tahun, pembangunan sering kali terjebak dalam pola linier: ambil, buat, dan buang. Pola ini memang mengakselerasi ekonomi, namun meninggalkan luka dalam pada ekosistem melalui deforestasi, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
Untuk menjadi negara maju di 2045, Indonesia butuh pertumbuhan PDB rata-rata 6-7%. Ekonomi hijau diprediksi mampu menyumbang pertumbuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan dibanding ekonomi berbasis komoditas (seperti batu bara dan sawit) yang harganya fluktuatif. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Indonesia mulai menggeser paradigma ini menuju Ekonomi Hijau (Green Economy) dan Ekonomi Biru (Blue Economy).
Aspek pelestarian alam kini diposisikan sebagai “modal alam” (natural capital) yang menjadi fondasi ketahanan nasional. Tanpa lingkungan yang sehat, pertumbuhan ekonomi akan tergerus oleh biaya pemulihan bencana alam, krisis pangan akibat perubahan iklim, serta biaya kesehatan masyarakat yang membengkak.
2. Pelestarian Alam sebagai Pilar Pembangunan Nasional
Dalam arah pembangunan nasional menuju 2045. Untuk mewujudkan pelestarian sebagai pilar pembangunan, pemerintah menggeser paradigma melalui dua instrumen utama:
• Ekonomi Hijau (Green Economy):
Mendorong transisi energi ke Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan target emisi nol bersih (Net Zero Emission) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Ini mencakup dekarbonisasi industri dan pengelolaan limbah (ekonomi sirkular).
Transisi dari ketergantungan pada batubara menuju energi
terbarukan (surya, angin, geothermal) untuk mencapai target Net Zero Emission. Mendorong industri yang minim limbah dengan memaksimalkan daur ulang, sehingga tekanan terhadap ekstraksi sumber daya alam berkurang.
• Ekonomi Biru (Blue Economy):
Melindungi hutan dan laut bukan berarti menutup akses ekonomi, melainkan mengembangkannya melalui ekowisata dan pemanfaatan jasa lingkungan yang berkelanjutan.
Mengingat Indonesia adalah negara kepulauan, pelestarian ekosistem laut (seperti mangrove dan terumbu karang) menjadi kunci untuk menyerap karbon sekaligus mendukung kesejahteraan nelayan secara berkelanjuta
3. Tantangan dan Peluang di Persimpangan Jalan
Tantangan terbesar dalam menyeimbangkan ekologi dan ekonomi adalah ego sektoral dan orientasi keuntungan jangka pendek. Meskipun secara dokumen kebijakan sudah sangat progresif, terdapat beberapa tantangan yang dapat menghambat pelestarian alam sebagai pilar pembangunan.
Deforestasi dan tambang masih menjadi pemeran utama dalam inkonsistensi pemerintah seakan arah pembangunan yang tertuang hanya sebagai pustaka sejarah negara. Kerusakan kawasan hutan demi proyek strategis nasional, demi mimpi seorang presiden dalam progran ketahanan pangan serta energi nasional yang dapat menurunkan daya dukung lingkungan.
Keberlanjutan deforestasi dapat melahirkan krisis iklim dan hal tersebut menjadi duka yang telah terjadi, di mana alam menyuarakan jeritan hatinya. Anomali iklim yang meningkat, tidak hanya memporak porandakan infrastruktur, anomali iklim akan mengganggu stabulitas perekonomian bangsa serta masyrakat, beban biaya terhadap recovery bencana, peningkatan biaya hidup masyarakat (pangan, sandang, air, listrik) dapat meningkat secara signifikan.
Namun, disisi lain Indonesia memiliki peluang unik. Sebagai negara megabiodiversitas, Indonesia dapat menjadi pemimpin dunia dalam perdagangan karbon (carbon trading). Dengan menjaga hutan tetap tegak, Indonesia dapat meraih insentif finansial global yang dapat dialokasikan kembali untuk pembangunan infrastruktur hijau dan pendidikan.
4. Menuju Indonesia Emas yang Hijau
Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai jika “emas” tersebut harus dibayar dengan hilangnya warna hijau hutan kita. Tanpa alam yang lestari, target menjadi negara maju akan terhambat oleh bencana ekologis dan ketidakstabilan pasokan sumber daya.
Jika Indonesia tetap memaksakan pertumbuhan ekonomi dengan merusak ekologi, “biaya pemulihan” akan jauh lebih besar daripada keuntungan ekonomi yang didapat.
• Kerugian PDB: Dampak perubahan iklim (banjir,
penurunan permukaan laut, gagal panen) diperkirakan dapat menggerus PDB Indonesia hingga 3,45% pada tahun 2050 jika tidak ada tindakan mitigasi.
• Hambatan Dagang Internasional: Negara-negara maju (seperti Uni Eropa dengan kebijakan Carbon Border Adjustment Mechanism) mulai membatasi produk yang diproduksi dengan cara yang merusak lingkungan. Tanpa standar ekologi yang baik, ekspor Indonesia akan sulit bersaing.
Pembangunan yang inklusif berarti memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak meninggalkan kerusakan lingkungan yang permanen. Untuk itu keseriusan pemerintah dalam menjalankan apa yang menjadi rencana kerja pembangunan haruslah dijalankan.
• Integrasi Tata Ruang: Menyelaraskan perencanaan darat dan laut dengan mempertimbangkan koridor biodiversitas.
• Penegakan Hukum (Law Enforcement): Memastikan sanksi yang tegas terhadap aktivitas ekonomi yang merusak lingkungan tanpa pandang bulu.
• Modernisasi Teknologi: Menggunakan AI dan data satelit untuk memantau deforestasi dan perubahan tutupan lahan secara real-time.
Pelestarian alam bukan lagi dianggap sebagai penghambat
investasi, melainkan sebagai syarat utama bagi investasi yang berkualitas dan berkelanjutan.
Kesimpulan
Harmoni antara ekonomi dan ekologi adalah prasyarat mutlak. Jika kita berhasil mengintegrasikan perlindungan lingkungan ke dalam setiap sendi pembangunan, maka pada tahun 2045, Indonesia tidak hanya akan berdiri sebagai raksasa ekonomi, tetapi juga sebagai teladan dunia dalam menjaga keseimbangan antara peradaban manusia dan alam semesta.
Tantangan terbesar bangsa ini adalah masalah klasik terhadap keseriusan para pemangku jabatan dalam menjalankan apa yang sudah dirancangkan serta inkonsistensi kebijakan. Seringkali izin tambang atau pembukaan lahan bertabrakan dengan komitmen lingkungan. Selain itu, dibutuhkan investasi teknologi yang sangat besar untuk beralih dari energi fosil ke energi bersih.
Rancangan ekonomi Indonesia dengan keseriusan dari masing-masing pihak baik eksekutif, legislatif, yudikatif serta andil para pemangku jabatan sangat bisa mengubah kelas Indonesia menjadi negara maju, asalkan ekologi dipandang sebagai aset investasi, bukan beban. Tanpa ekonomi hijau, Indonesia berisiko terjebak selamanya sebagai negara berkembang karena sumber daya alamnya habis sebelum kemakmuran tercapai.
Penulis : Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Gabriel Shafto Ara Anggito Sianturi
