BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Pengamat Pariwisata Kepulauan Riau sekaligus mantan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri, Buralimar, menyebut praktik pramuwisata perorangan yang mengambil tamu sendiri telah berlangsung lama.
Praktik tersebut muncul karena adanya kepercayaan (trust) personal yang dibangun pramuwisata dengan wisatawan, baik mancanegara maupun nusantara.
“Praktik seperti ini sudah lama terjadi. Beberapa pramuwisata sejak dulu memang mendapatkan trust langsung dari wisman dan wisnus,” ujar Buralimar, Senin (5/1/2026).
Ia menjelaskan, praktik tersebut umumnya dilakukan secara perorangan dan tidak mengatasnamakan organisasi. Namun demikian, dampaknya dinilai dapat merusak tatanan industri pariwisata secara keseluruhan jika tidak dikelola dengan baik.
Menurut Buralimar, secara etika profesi, tindakan pramuwisata yang mengambil tamu sendiri—terlebih dengan mencatut nama travel agent lain—merupakan perbuatan yang tidak pantas.
“Secara etika pramuwisata ini kurang pas, apalagi kalau sampai mencatut nama travel agent orang lain. Itu jelas menyalahi etika,” tegasnya.
Di sisi lain, Buralimar juga mendorong travel agent yang memiliki pramuwisata terdaftar dalam asosiasi agar lebih aktif memperjuangkan kepentingannya. Ia menilai, asosiasi seharusnya menjadi kekuatan bersama, bukan sekadar simbol formalitas.
“Beberapa travel agent punya pramuwisata yang terdaftar di asosiasi. Mereka harus lebih giat dan lebih fight, karena mereka punya wadah,” ujarnya.
Ia menambahkan, asosiasi pramuwisata memiliki tanggung jawab untuk lebih eksis serta mampu membangun kepercayaan dalam menjual destinasi Batam dan Kepri secara kolektif, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Terkait dugaan pelanggaran, Buralimar menegaskan bahwa setiap tindakan perorangan yang mengatasnamakan travel agent tanpa izin harus diproses secara profesional dan berbasis bukti.
“Kalau ada perorangan yang melanggar dengan mengatasnamakan travel agent tanpa izin, ya proses saja dengan bukti-bukti yang ada,” katanya.
Meski demikian, Buralimar juga melihat sisi lain dari persoalan ini. Menurutnya, pramuwisata perorangan yang terbukti profesional dan telah mendapatkan kepercayaan wisatawan seharusnya tidak selalu diposisikan sebagai masalah.
“Pramuwisata perorangan yang selama ini teruji dan mendapat trust sebaiknya direkrut saja, ditawarkan bergabung ke organisasi atau perusahaan pariwisata,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa tugas utama organisasi pramuwisata adalah memberdayakan anggotanya secara maksimal dan tidak berjalan sendiri tanpa kolaborasi.
“Organisasi pramuwisata tidak bisa bergerak sendiri. Harus berkolaborasi dengan travel agent,” tegasnya.
Buralimar juga mengingatkan seluruh pihak agar tidak terjebak dalam keluhan tanpa solusi.
“Jangan terlalu banyak mengeluh dan curhat. Cobalah introspeksi, baik secara perorangan maupun organisasi. Kalau peran masing-masing dijalankan dan kolaborasi dilakukan, banyak masalah bisa diminimalisir,” katanya.
Ia menambahkan, meski aturan dan teori penting untuk dipatuhi, tindakan nyata di lapangan dengan mengedepankan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antarpelaku pariwisata jauh lebih menentukan.
Terkait peran pemerintah daerah, Buralimar menegaskan bahwa pemerintah bertindak sebagai regulator, sementara pelaksanaan di lapangan menjadi tanggung jawab pelaku dan komunitas pariwisata.
“Pemerintah daerah itu hanya regulator. Eksekutornya kembali kepada personel dan organisasi komunitas pariwisata di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, polemik antara pramuwisata dan travel agent tidak akan selesai dengan saling menyalahkan, melainkan membutuhkan komitmen bersama untuk membangun pariwisata Kepri yang sehat, beretika, dan berkelanjutan. (uly)
