BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Pemerintah Kota Batam menggelar apel gabungan pasca Hari Raya Idul Fitri yang diikuti seluruh aparatur sipil negara (ASN) serta pegawai di lingkungan Pemko Batam dan BP Batam. Kegiatan ini menjadi agenda rutin setiap selesai perayaan hari besar keagamaan.
Dalam apel tersebut, pimpinan daerah menyampaikan sejumlah informasi terbaru, sekaligus menekankan langkah-langkah strategis yang harus segera dipercepat ke depan.
Setelah apel gabungan, kegiatan dilanjutkan dengan halalbihalal bersama keluarga besar Pemko Batam dan BP Batam. Sementara itu, halalbihalal yang melibatkan masyarakat luas akan dilaksanakan secara terpisah di masing-masing kecamatan.
Dalam arahannya, Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menekankan pentingnya evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, khususnya selama Ramadan. Ia mengapresiasi pelaksanaan safari Ramadan yang berlangsung hingga H-3 sebelum Idul Fitri, serta kegiatan tambahan menjelang malam takbiran.
Menurutnya, kegiatan tersebut menunjukkan semangat spiritual yang tinggi, baik dari ASN maupun masyarakat. Hal ini terlihat dari ramainya masjid saat pelaksanaan salat Isya dan Tarawih, serta kualitas ceramah yang dinilai berbobot dan menyejukkan.
“Selain itu, apresiasi juga diberikan kepada panitia pelaksanaan pawai takbir yang dinilai berjalan tertib dan rapi,” kata Amsakar, Senin (30/3/2026).
Amsakar juga menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Batam atas tingginya partisipasi dalam pelaksanaan salat Idul Fitri. Berdasarkan estimasi, jumlah jemaah mencapai sekitar 40.000 hingga 60.000 orang, menjadikannya salah satu pelaksanaan salat Id terbesar.
“Ini mencerminkan kesadaran spiritual masyarakat yang sangat baik,” ujarnya.
Meski demikian, evaluasi tetap diperlukan, terutama terkait tingkat kehadiran ASN dalam sejumlah kegiatan. Ia berharap partisipasi ke depan dapat lebih meningkat, termasuk dalam peringatan Nuzulul Quran yang dinilai kurang optimal, kemungkinan karena faktor lokasi.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik. Pola kerja yang sebelumnya cenderung santai diminta untuk segera bertransformasi menjadi lebih cepat, responsif, dan taktis.
“Ke depan, kita butuh kerja yang cepat dan responsif terhadap ekspektasi masyarakat,” tegasnya.
Perhatian khusus juga diberikan pada percepatan proses perizinan, terutama terkait tindak lanjut kebijakan nasional seperti PP 25, PP 28, dan PP 47. Selain itu, kedisiplinan ASN turut menjadi sorotan, dengan instruksi kepada pimpinan OPD untuk melakukan pembinaan terhadap pegawai yang masih bermasalah, meski jumlahnya relatif kecil.
Di sisi lain, pemerintah daerah mengapresiasi sinergi yang terjalin antara OPD, DPRD, BP Batam, dan Forkopimda yang telah berkontribusi terhadap capaian indikator makro daerah yang positif.
Memasuki triwulan kedua, percepatan belanja pemerintah menjadi fokus utama, mengingat perannya sebagai salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, selain investasi, konsumsi, serta neraca perdagangan.
Tak hanya itu, pemerintah juga menyoroti tiga isu utama yang perlu segera ditangani, yakni pelayanan air bersih, pengelolaan sampah, dan penanganan banjir. Ketiga isu tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam rapat terbatas guna menghasilkan langkah konkret dan cepat.
Secara keseluruhan, apel gabungan ini menjadi momentum bagi Pemko Batam untuk melakukan evaluasi sekaligus mempercepat kinerja demi menjawab kebutuhan masyarakat. (uly)
