BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, mengusulkan pembentukan lex specialis di bidang administrasi kependudukan bagi Kota Batam sebagai solusi mengendalikan tingginya arus migrasi tanpa mengabaikan hak konstitusional setiap warga negara.
Usulan tersebut disampaikan Amsakar kepada Komisi II DPR RI dan pemerintah pusat saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Graha Kepri, Batam, Rabu (8/7/2026).
Dalam pertemuan itu, Amsakar didampingi Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra. Agenda kunjungan membahas pengawasan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, implementasi program prioritas nasional, program strategis Presiden Prabowo Subianto, serta sektor pertanahan dan tata ruang.
Turut hadir Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional Ossy Dermawan, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, jajaran Forkopimda, serta para kepala daerah se-Kepulauan Riau.
Dalam paparannya, Amsakar menjelaskan Batam saat ini menghadapi tantangan besar sebagai kawasan strategis nasional dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi akibat derasnya arus migrasi.
Berdasarkan data terbaru Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Batam kini menempati peringkat kedua nasional sebagai daerah dengan tingkat migrasi tertinggi setelah Bekasi.
Menurut Amsakar, lonjakan jumlah penduduk mulai memberikan tekanan serius terhadap daya dukung lingkungan dan infrastruktur dasar, mulai dari penyediaan air bersih, listrik, hingga berbagai layanan publik lainnya. Jika kondisi tersebut tidak segera diantisipasi, dampaknya berpotensi menimbulkan persoalan sosial yang pada akhirnya dapat memengaruhi iklim investasi di Batam.
Karena itu, menurutnya, Batam membutuhkan regulasi khusus di bidang administrasi kependudukan. Ia menilai pengendalian penduduk tidak dapat dilakukan melalui pendekatan konvensional karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan dianggap diskriminatif.
“Batam tidak bisa hanya mengandalkan kekhususan sebagai kawasan Free Trade Zone (FTZ). Kami berharap pemerintah pusat bersama Komisi II DPR RI dapat merumuskan lex specialis di bidang administrasi kependudukan bagi daerah seperti Batam, sehingga pengendalian migrasi dapat dilakukan secara tepat tanpa mengabaikan hak konstitusional warga,” kata Amsakar.
Selain menyampaikan persoalan kependudukan, Amsakar juga memaparkan perkembangan pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang menjadi salah satu proyek strategis nasional.
Pemerintah Kota Batam, kata dia, telah menyiapkan lahan seluas sekitar 18 hingga 19 hektare untuk pembangunan sekolah tersebut. Proyek senilai sekitar Rp160 miliar itu akan dibiayai sepenuhnya oleh konsorsium swasta, dan setelah rampung seluruh asetnya akan diserahkan kepada negara.
Pada kesempatan itu, Amsakar turut mendukung penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui pelimpahan kewenangan yang lebih jelas, termasuk dalam pengelolaan Balai Latihan Kerja (BLK) dan waduk, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.
Ia juga menegaskan sinergi antara Pemerintah Kota Batam dan BP Batam selama ini berjalan sesuai ketentuan yang mengatur kewenangan pertanahan dan pelayanan perizinan di kawasan Free Trade Zone (FTZ).
Menanggapi berbagai usulan tersebut, Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan seluruh aspirasi dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Kota Batam akan menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan nasional, termasuk revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah serta pembahasan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan.
Menurutnya, regulasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif sekaligus memperjuangkan formula Dana Alokasi Umum (DAU) yang lebih berkeadilan bagi daerah kepulauan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya sinkronisasi administrasi kependudukan dan penataan sistem desentralisasi yang ditargetkan rampung pada akhir tahun ini.
Ia juga mengusulkan agar pengendalian urbanisasi di Batam didukung melalui perencanaan tata ruang yang lebih terintegrasi dengan mengadopsi konsep Finger Plan seperti yang diterapkan di Kopenhagen.
Di sisi lain, Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan menegaskan pentingnya peran kepala daerah sebagai koordinator penyelesaian konflik pertanahan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
Ia juga mendorong percepatan revisi Undang-Undang Penataan Ruang agar proses investasi di daerah dapat berlangsung lebih cepat, efektif, dan adaptif.
