BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Dampak konflik yang melibatkan Iran mulai terasa hingga ke kawasan perbatasan Indonesia, khususnya di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Salah satu sektor yang mulai merasakan efeknya adalah transportasi laut dan pariwisata, terutama pada rute internasional Batam-Singapura.
Founder Asosiasi Pariwisata Bahari (ASPABRI), Surya Wijaya mengatakan dampak dari perang tersebut mulai terlihat melalui kebijakan operator kapal ferry yang menambah biaya layanan akibat kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dunia.
Operator ferry tujuan Singapura mengumumkan penerapan fuel surcharge yang mulai berlaku pada 12 Maret 2026.
Dalam pemberitahuan kepada penumpang disebutkan bahwa biaya tambahan bahan bakar diberlakukan sebagai berikut:
Keberangkatan dari Singapura (Harbourfront Centre / Tanah Merah Ferry Terminal): SGD 6,00
Keberangkatan dari pelabuhan Batam (Batam Centre, Sekupang, Tanjung Pinang): Rp65.000
Biaya tambahan ini berlaku untuk seluruh tiket, termasuk yang dibeli sebelum maupun setelah tanggal penerapan, dan akan dipungut di loket penjualan tiket.
Menurut Surya Wijaya, perang yang melibatkan Iran perlahan mulai mengirimkan efek berantai ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Dampak yang paling cepat terasa adalah pada sektor ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan energi dan transportasi.
Sebagai daerah perbatasan, Batam menjadi salah satu pusat ekonomi penting di Kepri dengan berbagai sektor yang berkembang. Pariwisata menjadi salah satu andalan penerimaan devisa bagi daerah yang dijuluki “Singapura van Riouwarchipel” tersebut.
Selama bulan Ramadan, penurunan kunjungan wisatawan mancanegara sebenarnya merupakan hal yang biasa terjadi. Wisatawan dari Singapura dan Malaysia umumnya memang berkurang selama bulan puasa.
Namun di balik kondisi yang terlihat normal tersebut, Surya melihat adanya peringatan dini (warning) yang perlu diwaspadai.
Surya menceritakan pengalamannya saat melakukan kunjungan kerja ke Johor, Malaysia, untuk bertemu dengan mitra industri pariwisata.
Di sana ia melihat kondisi yang tidak biasa. Biasanya, setiap tahun Bazaar Ramadan di Malaysia selalu menjadi magnet bagi masyarakat untuk berburu makanan berbuka puasa. Bahkan sejak hari pertama puasa, suasana persiapan Hari Raya sudah terasa kuat, mulai dari pembelian kue Lebaran, pakaian baru, hingga persiapan mudik.
Pemerintah Malaysia mengeluarkan maklumat atau pemberitahuan kepada masyarakat agar lebih berhemat dan membatasi belanja hanya pada kebutuhan pokok.
Langkah tersebut diambil karena pemerintah Malaysia memperkirakan akan segera mengumumkan kenaikan harga BBM sebagai dampak dari kondisi geopolitik global.
Masyarakat juga diminta untuk mengurangi aktivitas konsumtif dan kegiatan di luar kebutuhan utama.
Kondisi tersebut tentu dapat berdampak langsung bagi Kepri yang selama ini bergantung pada wisatawan dari negara tetangga, khususnya Singapura dan Malaysia.
Pada akhir tahun 2025 lalu, pemerintah daerah sempat mencatat capaian kunjungan wisatawan mancanegara yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2024.
Keberhasilan tersebut bahkan mendorong pemerintah daerah menetapkan target yang cukup ambisius untuk tahun 2026.
Batam menargetkan 1,7 juta kunjungan wisman. Provinsi Kepri menargetkan 2,7 juta kunjungan wismanm Apakah target tersebut bisa tercapai?
Menurut Surya, kemungkinan baru akan terlihat setelah bulan Ramadan berakhir. Penerapan fuel surcharge oleh operator ferry Batam-Singapura menjadi salah satu sinyal awal dari dampak global tersebut.
Biaya tambahan SGD 6,5 dari Singapura dan Rp65.000 dari Batam menjadi indikasi bahwa lonjakan harga minyak dunia mulai mempengaruhi biaya transportasi.
Pertanyaan berikutnya adalah apakah operator ferry rute Malaysia juga akan menerapkan kebijakan serupa. Hingga saat ini hal tersebut masih harus ditunggu.
Pesan untuk Pemerintah: Jaga Ekosistem Pariwisata
Melihat situasi ini, Surya Wijaya mengingatkan pentingnya menjaga ekosistem pariwisata di Kepulauan Riau.
Menurutnya, ekosistem pariwisata adalah integrasi berbagai komponen yang saling berkaitan, meliputi: atraksi wisata, akomodasi, transportasi, layanan pendukung dan masyarakat lokal.
Seluruh komponen tersebut harus saling berinteraksi dan didukung oleh pemerintah serta sektor swasta agar dapat menciptakan pengalaman wisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan memiliki nilai tambah tinggi.
Namun ia menilai beberapa unsur dalam ekosistem tersebut saat ini tidak berjalan optimal.
“Ibarat rantai makanan, ada bagian yang terputus dan tergusur karena kurangnya pengawasan pemerintah,” ujarnya.
Ia juga menyinggung Undang-Undang Pariwisata terbaru, UU Nomor 18 Tahun 2025, yang menurutnya membuka ruang kebebasan berusaha dan kebebasan bekerja yang lebih luas, namun berpotensi menimbulkan persoalan jika tidak disertai kontrol dan pengawasan yang memadai dari pemerintah. (uly)
