BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) Kepulauan Riau (Kepri) menggelar acara buka puasa bersama anak yatim piatu yang dirangkai dengan dialog bertajuk “Kontribusi HKI dalam Mencapai Target Pertumbuhan Ekonomi 8%” di Batam, Senin (26/2).
Acara ini menghadirkan Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri Akhmad Ma’ruf Maulana, serta Wakil Ketua Umum HKI Kepri Piters Vincent. Diskusi dipandu oleh akademisi Universitas Internasional Batam (UIB), Suyono.
Dalam kesempatan tersebut, berbagai isu strategis terkait investasi dan pertumbuhan ekonomi Kepri dibahas. Beberapa di antaranya adalah percepatan perizinan, kesiapan tenaga kerja lokal, serta dampak proyek strategis nasional (PSN) terhadap perekonomian daerah.
Pentingnya Percepatan Infrastruktur dan Regulasi
Sony, seorang pengusaha dari Kawasan Industri Wiraraja, menyoroti lima proyek strategis nasional yang sedang berjalan di Kepri. Menurutnya, proyek-proyek ini seharusnya membawa dampak positif bagi daerah, namun masih terkendala berbagai tantangan, termasuk perizinan yang berbelit serta minimnya infrastruktur pendukung seperti ketersediaan air bersih.
“Harus ada tim khusus yang memastikan PSN berjalan lancar. Contohnya, ketersediaan air bersih sangat penting untuk industri, tapi masih jadi masalah utama,” ujar Sony.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Kepri Nyanyang Haris Pratamura menegaskan bahwa pemerintah daerah akan mengambil langkah konkret guna memastikan investasi yang masuk benar-benar berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Kepri.
“Kami tidak ingin hanya memiliki PDB tinggi, tetapi masyarakatnya tidak merasakan manfaatnya. Saya dan Pak Gubernur Ansar Ahmad sudah merancang terobosan terkait perizinan serta pemerataan investasi,” kata Nyanyang.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya koordinasi antara Pemprov Kepri dan Kementerian Ketenagakerjaan agar tenaga kerja lokal dapat lebih siap menghadapi masuknya investasi besar.
“Kami akan memastikan tenaga kerja kita sudah siap sebelum investor datang. Misalnya, jika Xinyi masuk ke Rempang, kita harus punya SDM yang siap pakai. Saya juga sudah meminta Dinas Tenaga Kerja menyusun program pelatihan yang terstruktur, melibatkan SMK dan industri,” jelasnya.
Birokrasi Berbelit Jadi Kendala Investasi
Ketua Kadin Kepri, Akhmad Ma’ruf Maulana, menyoroti birokrasi yang masih dianggap menjadi hambatan utama dalam menarik investor.
“Kepri harus lebih agresif bersaing dengan negara tetangga dalam hal investasi. Kita tidak boleh kalah, tetapi selama ini birokrasi kita masih menjadi momok,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar Pemprov Kepri membentuk forum khusus guna mengatasi hambatan investasi dan mempercepat pencapaian target pertumbuhan ekonomi.
“Kita perlu ruang diskusi permanen antara pemerintah dan pelaku usaha agar investasi yang masuk bisa terus dikawal dan target pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 10-12 persen,” tambahnya.
Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha untuk Ekonomi Kepri
Acara ini diakhiri dengan buka puasa bersama anak yatim piatu serta tausiyah dari Ustaz Zulkifli. Melalui dialog ini, diharapkan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan akademisi semakin kuat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kepri ke level yang lebih tinggi.
Dengan berbagai langkah strategis yang telah dipersiapkan, Pemprov Kepri optimis dapat menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (dwi)