BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik terutama dalam proses penerbitan perizinan bagi pelaku UMKM Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Kota Batam menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP).
Kepala Balai POM Batam, Musthofa Anwari mengatakan melalui kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP), terdapat beberapa hal yang dibahas. Di antaranya terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik.
“Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atasp layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan,” kata Musthofa
Diakuinya penyelenggaraan FKP ini sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan.
Mulai dari proses perumusan hingga evaluasi sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik. Serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik.
“Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan,” ujarnya.
Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik.
Musthofa mengatakan beraitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM di Batam.
Menurutnya, salah satu bentuk kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Unit Pelaksana Teknis Badan POM yaitu melakukan upaya penindakan kejahatan Obat dan Makanan, sejalan dengan paradigma baru penindakan, sasaran dari kegiatan ini adalah meningkatnya fungsi cegah tangkal, intelijen, dan siber sehingga tindak lanjut yang diambil tepat sasaran, mampu menimbulkan efek jera, dan memiliki dampak yang luas.
“Untuk mendukung sasaran kegiatan tersebut perlu dilakukan juga koordinasi yang baik dengan lintas sektor sehingga terjalin hubungan kerjasama dalam upaya penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah Kepulauan Riau,” kata Musthofa. (pys)
 Kota Batam menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP).){kind=link}