BATAMSTRAITS.COM, BATAM – DPRD Kota Batam menyampaikan laporan reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023. Setiap perwakilan Fraksi tampak membacakan hasil kesimpulan resesnya dalam rapat paripurna, Rabu (15/11/2023) yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto. Seperti diketahui reses ini dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun.
Pertama penyampaian dari Fraksi PDI Perjuangan, Tohap Erikson Pasaribu mengatakan di depan podium agar Pemko Batam merealisasikan hasil-hasil pokirnya. Adapun hasilnya adalah masalah infrastruktur disetiap kecamatan, pembangunan jalan, pembangunan drainase dan pembangunan PJU.
“Selanjutnya pelatihan tenaga kerja dan masalah pendidikan,” kata Tohap.
Kedua, Perwakilan Fraksi Nasdem, Taufik Montasir pria yang akrab disapa Ace juga menyampaikan permasalahan infrastruktur sarana dan sarana pendidikan.
“Pengendalian banjir di Simpang Kepri Mall. Perlu koordinasi Pemko BP dan DPRD,” katanya.
Ketiga dari Fraksi Golkar yang disampaikan oleh Jimmy Nababan. Adapun hasil reses yang disoroti adalah, masalah infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Pembangunan butuh pendekatan yang tepat. Dan perlu memperluas investasi.
“Kedua permasalahan tenaga kerja. Dimana Batam Batam sektor industri dan pariwisata. Harusnya bisa menciptakan lapangan kerja. Dengan adanya penempatan tenaga kerja. Yang dapat mengurangi pengangguran. Ketiga, ekonomi dan pendidikan. Keempat pemberdayaan kelima kesehatan,” paparnya.
Keempat, Perwakilan Fraksi Partai Gerindra, Harmidi Umar Husein mengatakan perlu banyak perbaikan di bidang infrastruktur, pembangunan sarana kegiatan ibadah, ekonomi dan kesejahteraan, peningkatan tenaga kerja, program penyuluhan dan bantuan modal. Pengendalian bahan pokok dan penghapusan biaya pungli disekolah dan penerimaan siswa baru
Kelima, Fraksi PKS Rohaizat .engatakan program PSPK sangat menyentuh pembangunan di pemukiman dan pokir dewan, tapi masih banyak titik yang belum tersentuh pembangunan. Hasil reses ini bisa di realisasikan ditahun berikutnya.
“Ekonomi masyarakat dan tenagakerjaan. Setiap tahunnya pemko Batam menggelar pelatihan dari dana IMTA. Pada kesempatan ini kami masih mendorong, banyak masyarakat kkta yang punya minat, semoga kedepan dianggarkan diatas 10 persen,” katanya.
Ia menambahkan kemudian kesehatan dan pendidikan. Pendidikan adalah persoalan PPDB semoga menjadi perhatian. Program ini bisa diselenggarakan di APBD 2025.
“Keenam Fraksi Amanat Nasional (PAN). Ada kegiatan. Sudah dititipkan ke ke sekretariat,” kata Nuryanto.
Fraksi ketujuh Partai Hanura, Rubina Situmorang mengatakan bidang pemerintahan hukum dan hak. Jaminan kesehatan bagi warga yang tak mampu.
“Bagian hukum, warga masih bitih bantuan legalitas tanah, lowongan pekerjaan, pelatihan kerja sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan.
Bidang pembangunan dan infrastruktur, fasum, taman bermain, posyandu, dan lainnya. Pembangunan semenisasi dan drainase, pengadaan aliran listrik dan air. Masih membutuhkan Ruang Kelas Baru,” ujarnya.
Kedelapan Fraksi Persatuan Kebangkitan Bangsa (PKB) Rominggus R R Woge, mengatakan dibidang ekonomi memperhatikan UMKM melalui pelatihan. Infrastruktur masyarakat mengusulkan semenisasi, PJU, drainase dan lainnya.
Bidang keolahragaan, pengadaan sarana dan prasarana olahraga. Masyarakat berharap ikut berpartisipasi dalam pembangunan sehingga bisa sesuai dengan kebituhan masyarakat. Tak fokus pelebaran jalan dipusat kota.
Kesembilan Demokrat PSI, Tan A Tie mengatakan pembangunan infrastruktir, pendidikan dan kesehatan, pemeberdayaan manusia. (pys)
 yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto.){kind=link}