BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan utama dalam menentukan arah pembangunan Kota Batam. Hal ini ditegaskan Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Batam Kota yang digelar di Graha Pena Hall, Batamcentre, Senin (26/1/2026).
Di hadapan peserta Musrenbang, Amsakar mengungkapkan besarnya jurang antara kebutuhan dan kemampuan fiskal daerah. Total usulan pembangunan dari masyarakat Kota Batam mencapai sekitar Rp9 triliun, sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Batam tahun berjalan hanya berada di kisaran Rp4,29 triliun.
“Ini kompetisi ide dan kebutuhan. Dengan kondisi anggaran yang terbatas, kita harus berani menentukan skala prioritas. Kepentingan masyarakat luas harus didahulukan dibandingkan kepentingan yang sifatnya lokal atau terbatas,” tegas Amsakar.
Musrenbang Batamkota dihadiri Sekretaris Daerah Kota Batam Firmansyah, jajaran kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta tokoh masyarakat se-Kecamatan Batamkota. Antusiasme warga terlihat dari padatnya peserta yang hadir, yang menurut Amsakar mencerminkan tingginya kepedulian masyarakat terhadap arah pembangunan daerah.
Amsakar menjelaskan, perencanaan pembangunan di Batam mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dengan mengombinasikan pendekatan bottom-up dan top-down.
Aspirasi masyarakat yang dihimpun dari tingkat kelurahan dan kecamatan akan dipadukan dengan visi kepala daerah, rencana kerja OPD, serta pokok-pokok pikiran DPRD.
“Semua usulan akan disaring, disinergikan, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah agar hasilnya benar-benar berdampak,” ujarnya.
Di hadapan peserta Musrenbang, Amsakar juga memaparkan sejumlah progres pembangunan fisik di wilayah Batamkota. Di antaranya perbaikan akses jalan dari arah BNI menuju underpass, kawasan perkantoran, Kejaksaan, Bank Indonesia, hingga Ocarina. Pembangunan di kawasan Cikitsu juga terus berjalan dan ditargetkan dalam satu hingga dua tahun ke depan dapat terhubung hingga SMA Negeri 3 Batam.
Selain pembangunan fisik, Pemerintah Kota Batam tetap menjalankan 15 program prioritas di sektor nonfisik. Program tersebut meliputi pemberian seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP, insentif bagi 4.000 lansia sebesar Rp300 ribu per bulan, serta program pinjaman modal UMKM tanpa bunga hingga Rp20 juta bekerja sama dengan Bank BJB.
Pemko Batam juga menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi di tujuh perguruan tinggi negeri, mahasiswa dari keluarga kurang mampu yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta mahasiswa asal wilayah hinterland.
Terkait persoalan mendasar kota, Amsakar menyampaikan langkah konkret penanganan air bersih dan sampah. Proses lelang proyek air bersih dijadwalkan dimulai akhir Januari hingga Februari 2026, dengan masa pengerjaan fisik selama empat bulan dan ditargetkan rampung pada Juli atau Agustus mendatang.
Untuk penanganan sampah, Amsakar mengapresiasi peran 974 petugas kebersihan serta dukungan pelaku usaha dalam menormalkan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) melalui optimalisasi alat berat. Pemerintah Kota Batam juga berencana menggunakan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) guna memperkuat armada alat berat agar antrean truk sampah tidak kembali terjadi.
Menutup arahannya, Amsakar mengajak masyarakat berperan aktif menjaga suasana kondusif, termasuk dalam bermedia sosial.
“Mari kita bangun narasi yang positif dan konstruktif. Meluruskan informasi yang keliru dan disiplin membuang sampah adalah kontribusi nyata masyarakat untuk Batam,” katanya.
Ia menegaskan, perencanaan pembangunan yang partisipatif menjadi fondasi penting dalam mewujudkan Batam sebagai Bandar Dunia Madani. (uly)
.){kind=link}