BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Program Kredit Pembiayaan Perempuan Prasejahtera (KPPS) melalui Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar dengan subsidi bunga sehingga nasabah cukup membayar bunga 8 persen per tahun mulai memberikan angin segar bagi perempuan pelaku usaha mikro di Batam.
Program pembiayaan KPPS Mekaar dengan bunga 8 persen merupakan kebijakan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas akses pembiayaan produktif dengan biaya terjangkau bagi perempuan prasejahtera, baik yang telah menjalankan usaha ultra mikro maupun yang baru merintis usaha.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Dradjad Hari Wibowo menyalurkan program tersebut di Perumahan Rosdale, Kota Batam, Provinsi Kepri, Selasa (10/11/2026).
“Program ininmerupakan arahan sekaligus keputusan politik Presiden yang kemudian dilaksanakan oleh PNM,” katanya.
Menurutnya, sebelum diterapkan secara penuh, PNM telah melakukan uji coba atau piloting sejak 3 September 2026 menggunakan dana internal perusahaan, tanpa menggunakan anggaran subsidi pemerintah.
Uji coba tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem, teknologi, serta proses administrasi yang terintegrasi dengan berbagai sistem pemerintah.
“Ini bukan persoalan hanya pencairan dana atau cicilan. Ada teknologi di dalamnya. Mulai dari tanda tangan digital, identifikasi nasabah, hingga pengambilan foto, semuanya terkoneksi langsung dari telepon genggam ke sistem Dukcapil dan SIKP (Sistem Informasi Kredit Program) milik Kementerian Keuangan,” jelas Dradjad.
Ia mengatakan, kesiapan teknologi menjadi salah satu alasan penting dilakukannya piloting. Sebab, sebagian nasabah PNM Mekaar memiliki latar belakang pendidikan yang relatif terbatas sehingga proses digitalisasi harus dipastikan mudah dan dapat dijalankan dengan baik.
Setelah tahapan uji coba dan penyelesaian regulasi, program tersebut mulai dijalankan secara bertahap pada November 2026. Batam menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program pada 10 November 2026.
Dradjad menyebutkan, peluncuran secara nasional direncanakan berlangsung pada akhir November 2026 dengan melibatkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, serta Kepala BP BUMN Dony Oskaria. Peluncuran tersebut juga diharapkan dapat dihadiri Presiden Prabowo Subianto.
Batam Dipilih untuk Memperkuat Ekonomi Perbatasan
Dradjad menjelaskan, pemilihan Batam sebagai salah satu lokasi pelaksanaan program bukan tanpa alasan. Letak geografis Batam yang berbatasan dengan sejumlah negara di kawasan Asia menjadikan kota ini strategis dalam upaya memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan.
Menurutnya, penguatan ekonomi tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian akses pembiayaan kepada masyarakat kecil. Pemerintah juga ingin membangun keterhubungan antara pelaku usaha mikro dengan perusahaan-perusahaan besar.
Karena itu, program KPPS Mekaar nantinya akan dikembangkan melalui skema link and match atau menghubungkan nasabah PNM dengan perusahaan besar yang beroperasi di Batam.
Dengan demikian, produk yang dihasilkan atau diperdagangkan nasabah perempuan pelaku usaha mikro berpeluang masuk ke dalam rantai pasok perusahaan besar.
“Kita akan lakukan link and match. Ini menyambungkan antara pengusaha yang cukup besar dengan ibu-ibu nasabah Mekaar. Mereka nantinya bisa menjual produk ke perusahaan tersebut, sehingga ekonomi di tingkat atas sampai ekonomi rakyat bisa saling menguatkan,” ujarnya.
Ia berharap langkah tersebut dapat memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat, terutama di kawasan terluar dan daerah perbatasan.
Ditempat yang sama, Warga kawasan permukiman padat penduduk Taman Yasmin, Batam, Rina yang sehari-hari menjalankan usaha dagang sembako. Setelah menjadi nasabah PNM Mekaar sejak 2021, Rina kini memperoleh pembiayaan sebesar Rp12 juta untuk menambah modal usahanya.
Rina mengaku bersyukur dengan adanya penurunan bunga pinjaman tersebut. Sebelumnya, ia mendapatkan pembiayaan dengan bunga 25 persen. Kini, melalui program KPPS Mekaar, beban bunga yang harus ditanggung jauh lebih ringan, yakni 8 persen per tahun.
“Alhamdulillah, makin ringan. Kemarin terasa berat. Terima kasih kepada Direktur PNM yang telah membantu kami sebagai masyarakat kecil supaya usaha kami semakin berkembang dan PNM juga semakin maju ke depannya,” ungkap Rina.
Ia menceritakan, saat pertama kali mengajukan pembiayaan, dirinya mendapatkan pinjaman sebesar Rp3,5 juta. Seiring perkembangan usahanya, jumlah pembiayaan terus meningkat. Sebelumnya, ia memperoleh pinjaman Rp10 juta dan kini meningkat menjadi Rp12 juta dengan tenor satu tahun.
Rina mengatakan, angsuran pembiayaan dilakukan dua kali dalam sebulan atau setiap dua minggu. Untuk pembiayaan terbarunya, ia menyebut jumlah angsuran yang diterima per periode sebesar Rp449 ribu.
Selain memperoleh akses permodalan, Rina juga merasakan manfaat pendampingan yang diberikan PNM melalui pertemuan kelompok nasabah. Dalam kegiatan tersebut, nasabah mendapatkan arahan mengenai penggunaan dana pinjaman agar benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan usaha dan meningkatkan perekonomian keluarga.
Ke depan, Rina berencana kembali menambah modal untuk mengembangkan usaha sembakonya.
PNM Targetkan 1,7 Juta Nasabah hingga Akhir 2026
Sementara itu, Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Kindarsi, mengatakan pihaknya telah mempersiapkan pelaksanaan program KPPS sejak pertama kali disampaikan Presiden pada Mei 2026.
Persiapan dilakukan dari sisi internal perusahaan, termasuk kesiapan teknologi, kebijakan, serta integrasi sistem yang dibutuhkan untuk memastikan penyaluran pembiayaan berjalan sesuai ketentuan.
Ia menjelaskan, piloting pada September lalu tidak hanya bertujuan menguji kesiapan sistem, tetapi juga melihat respons nasabah terhadap penerapan program tersebut.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah ketentuan penerima manfaat berdasarkan desil kesejahteraan. Sesuai ketentuan awal, penerima KPPS diprioritaskan bagi masyarakat pada desil 1 hingga 4.
Namun, hasil evaluasi menunjukkan sebagian nasabah eksisting PNM berada di luar kelompok desil tersebut. Hal ini kemudian menjadi salah satu pembahasan dalam rapat koordinasi untuk mempertimbangkan kemungkinan adanya aturan peralihan hingga Desember 2026 agar lebih banyak nasabah dapat terakomodasi.
Meski demikian, Kindarsi memastikan sistem penyaluran KPPS telah berjalan secara nasional, termasuk integrasi dengan SIKP Kementerian Keuangan dan data sosial ekonomi dari Badan Pusat Statistik (BPS).
“Pada dasarnya PNM sudah siap melaksanakan program ini. Sistem dengan SIKP juga sudah berjalan, begitu pula sistem dengan BPS untuk data sosial ekonomi,” katanya.
PNM menargetkan sebanyak 1,7 juta nasabah dapat menikmati fasilitas pembiayaan KPPS dengan bunga 8 persen hingga akhir Desember 2026.
Program ini juga tidak hanya berorientasi pada penyaluran modal. PNM diwajibkan memberikan pendampingan secara berkala kepada nasabah, minimal satu kali dalam dua minggu.
Pendampingan tersebut meliputi edukasi pengelolaan dan literasi keuangan, pelatihan peningkatan kapasitas usaha, serta pemantauan perkembangan usaha nasabah.
Melalui kombinasi pembiayaan berbunga ringan dan pendampingan berkelanjutan, program KPPS Mekaar diharapkan mampu memperluas kesempatan perempuan prasejahtera untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan seperti Batam. (uly)
){kind=link}