BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Penurunan jumlah kasus stunting di Kota Batam pada 2025 menyimpan cerita yang tak sepenuhnya sederhana. Di satu sisi, jumlah anak stunting berkurang, namun di sisi lain persentasenya justru meningkat.
Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batam mencatat, jumlah anak stunting turun dari 840 anak pada 2024 menjadi 785 anak pada 2025. Meski demikian, prevalensi stunting naik dari 1,28 persen menjadi 1,38 persen.
Kenaikan persentase ini bukan disebabkan lonjakan kasus, melainkan karena jumlah balita yang ditimbang sebagai pembagi mengalami penurunan pada 2025. Kondisi ini membuat angka prevalensi terlihat meningkat meskipun jumlah kasus sebenarnya menurun.
Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menilai tren tersebut tetap menunjukkan arah positif dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.
Menurutnya, penurunan jumlah kasus stunting tidak lepas dari intervensi menyeluruh yang dilakukan sejak awal kehidupan anak. Pemerintah menggandeng BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) serta memperkuat peran tenaga lapangan.
“Tim kita di lapangan sudah lengkap, bekerja sama dengan BKKBN untuk pengetatan stunting,” ujarnya, Senin (27/4/2026).
Ia menjelaskan, upaya pencegahan dimulai sejak bayi lahir. Setiap kelahiran langsung dipantau melalui pemeriksaan awal, dengan dukungan kader posyandu dan puskesmas. Pemberian vitamin serta pemantauan tumbuh kembang anak juga dilakukan secara berkala.
“Setiap anak yang lahir langsung dicek. Ada peran kader posyandu, puskesmas, dan pemberian vitamin. Itu kita lakukan secara konsisten,” katanya.
Tren penurunan ini juga sejalan dengan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), yang menunjukkan adanya perbaikan kondisi secara bertahap.
Namun, pemerintah menilai penanganan stunting tidak bisa berdiri sendiri. Pendekatan dari hulu ke hilir, termasuk pengurangan kemiskinan, menjadi faktor penting.
Salah satu program yang dijalankan adalah pemberian insentif kepada lebih dari 24 ribu masyarakat, mulai dari RT, RW, hingga kelompok masyarakat lainnya. Selain itu, sekitar 4 ribu lansia juga mendapat dukungan melalui skema bantuan tersendiri.
Pemerintah juga memperluas perlindungan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, seperti pengemudi ojek online, penambang pancung, hingga tukang becak.
Di sektor ketenagakerjaan, Pemko Batam mengalokasikan anggaran sekitar Rp4 miliar setiap tahun untuk pelatihan tenaga kerja. Program ini mencatat tingkat serapan hingga 64 persen, melampaui target awal sebesar 57 persen.
“Untuk pelatihan tenaga kerja setiap tahun selalu ramai. Serapannya bahkan di atas target,” kata Amsakar.
Meski demikian, tantangan besar masih membayangi. Tingginya arus migrasi ke Batam menjadi faktor yang memengaruhi berbagai indikator sosial.
Pada 2025, jumlah penduduk yang masuk ke Batam meningkat sekitar 17 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini berdampak pada lambatnya penurunan tingkat pengangguran terbuka, meskipun penyerapan tenaga kerja meningkat.
“Arus migrasi ke Batam sangat tinggi. Ini yang membuat penurunan pengangguran tidak signifikan meski serapan kerja naik,” ujarnya.
Batam bahkan disebut masuk dalam lima besar daerah dengan tingkat migrasi tertinggi di Indonesia, bersama Bogor, Bekasi, Bandung, dan Tangerang.
Untuk memastikan program berjalan efektif, pemerintah terus melakukan evaluasi, termasuk menjaga akurasi data penerima bantuan melalui pendataan berbasis wilayah hingga tingkat kelurahan.
Keterlibatan masyarakat juga diperkuat, mulai dari RT, RW, kader posyandu, hingga komunitas lokal.
Ke depan, Pemko Batam berkomitmen menjaga keberlanjutan program melalui kolaborasi dengan sektor industri dan swasta, sekaligus menyiapkan inovasi baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah capaian yang ada, Batam kini menghadapi tantangan ganda: menjaga tren penurunan stunting sekaligus mengelola dinamika penduduk yang terus bergerak. (uly)
