BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad menyampaikan penjelasan atas Ranperda tentang APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna, Senin (8/9/2025). Penyusunan Ranperda ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, penyusunannya diselaraskan dengan RKPD, KUA-PPAS, kebijakan nasional, provinsi, dan RPJMD Kota Batam 2025–2030.
Sementara itu, adapun prioritas pembangunan yang dituangkan dalam Ranperda APBD Kota Batam 2026 meliputi, Peningkatan kualitas SDM unggul dan berdaya saing, antara lain beasiswa/bantuan siswa SD-SMP swasta dan mahasiswa di 7 PTN, pemberian seragam sekolah siswa baru SD-SMP negeri/swasta, bantuan pendidikan bagi mahasiswa hinterland berprestasi dan mahasiswa kurang mampu, pembangunan ruang kelas baru, mebel, peralatan pendidikan, hingga peningkatan kompetensi guru dan tenaga kerja, pelatihan SDM pariwisata.
Selanjutnya, pembangunan infrastruktur perkotaan modern dan berkelanjutan, seperti, pembangunan gedung kantor bersama, revitalisasi Gedung Beringin, kantor camat, dan kantor lurah. Penanganan banjir dengan rumah pompa, drainase, serta pengadaan alat berat.
Peningkatan pelayanan air bersih hinterland, sarana sampah, serta pembangunan/pelebaran jalan, jembatan, taman, hingga penerangan jalan umum di sejumlah titik. Pembangunan fasilitas kesehatan dan operasional UPTD pengelolaan sampah.
Pemerataan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi, di antaranya, subsidi bunga pinjaman 0% bagi UMKM ber-KTP Batam. Bantuan sosial untuk lansia, insentif RT/RW, kader posyandu, guru swasta/TPQ, hingga tokoh agama.
Perlindungan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan (ojol, nelayan, petani, boat pancung). Pemenuhan UHC, subsidi sembako, dan pendampingan usaha perikanan-pertanian.
Reformasi birokrasi dan pelayanan masyarakat, berupa, belanja ASN, pemenuhan standar pelayanan minimum SKPD, hibah untuk kebutuhan blanko KTP, serta dukungan instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan. Peningkatan daya saing daerah, mencakup, penguatan infrastruktur investasi, pariwisata, pembangunan gedung seni budaya, serta menjaga kondusivitas wilayah.
Target penerimaan pendapatan dan pembiayaan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp4,738 triliun. Dari jumlah itu, pendapatan daerah ditargetkan Rp4,622 triliun.
Terdiri dari, Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp2,581 triliun. Meliputi, pajak daerah Rp2,099 triliun. Retribusi daerah Rp305,19 miliar.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp11 miliar. Lain-lain PAD yang sah Rp166,11 miliar. Sementara pendapatan Transfer sebesar Rp2,041 triliun, dengan rincian transfer pemerintah pusat Rp1,730 triliun, transfer antar daerah Rp310,14 miliar.
Belanja daerah ditetapkan sebesar Rp4,738 triliun. Terbagi menjadi, belanja Operasi Rp3,672 triliu. Terdiri dari belanja pegawai Rp1,999 triliun, barang dan jasa Rp1,423 triliun.
Subsidi Rp6,5 miliar. Hibah Rp224,09 miliar. Bantuan sosial Rp19,21 miliar. Belanja Modal: Rp1,042 triliun. Meliputi peralatan/mesin Rp187,23 miliar, gedung/bangunan Rp346,44 miliar, jalan, jaringan, irigasi Rp485,29 miliar, aset tetap lainnya Rp23,55 miliar dan aset lainnya Rp60 juta.
Belanja Tidak Terduga: Rp23 miliar. Sementara itu, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan Rp115,5 miliar, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Amsakar juga mengucapkan apresiasi DPRD Kota Batam sehingga Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dapat disepakati pada 27 Agustus 2025. Kesepakatan tersebut menjadi landasan awal penyusunan Ranperda APBD 2026. (uly)
.){kind=link}