BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam, Muhammad Kamaluddin menanggapi isu kedekatan unsur pimpinan DPRD dengan Wakil Walikota Batam Li Claudia Chandra yang dinilai kurang etik. Pasalnya hampir setiap kegiatan didampingi oleh beberapa Wakil Ketua.
Kamaluddin menuturkan terkait dengan ada informasi unsur pimpinan sangat dekat secara fisik dan emosional dengan walikota wakil kota Batam, memang dinilai kurang elok. Hal ini berkembang menyangkut kinerja DPRD Batam sebagai pengawasan dari Pemerintah Kota Batam.
“Menanggapi yang viral beberapa waktu ini soal ada unsur pimpinan yang terus melekat pada salah satu pimpinan kota Batam,” ujar Kamal diruangannya, Rabu (16/4/2025).
Urgensi peran DPRD sebagai fungsi pengawasan, Kamal menyampaikan sudah bertemu dengan pihak yang diberitakan yaitu wakil pimpinan.
“Intinya agar jangan terlalu berlebihan. Maksudnya bekerja sesuai tupoksi,” katanya.
Kegiatan bersama memang harus bersinergi mendampingi. Ada beberapa kegiatan yang didampingi secara personal, karena ada kedekatan secara nasional.
“Untuk sidak ke lapangan diajak, kalau rapat di BP Batam tidak ada informasi ke saya soal keterlibatan unsur pimpinan DPRD Batam dalam rapat dengan BP Batam beberapa waktu lalu yang sempat viral juga,” katanya.
Sebagai DPRD seharusnya tetap menjalankan tupoksi, kedekatan sebagai partai koalisi dinilai bagus antara hubungan DPRD dan walikota.
“Kalau untuk membangun Batam saya rasa kedekatannya seperti itu tidak ada masalah. Namun di luar itu di luar kendali kami,” kata Kamal.
Saat ditanyai mengenai kedekatan yang berkonotasi sebagai pengawal, Kamal menilai secara etik kurang baik. Karena hal itu menjadikan masyarakat berpersepsi lain. Namun itu tentu ada batasan waktu.
“Jadi DPRD mendampingi kepemimpinan yang baru ini. Koordinasi antara DPRD dan Pemko harus sejalan. Agar masalah yang timbul dapat kita tanggung bersama. Jadi kalau turun ke lapangan akan lebih mudah, namun kalau di luar itu di luar kendali kami,” katanya.
Ia mengatakan unsur pimpinan tidak selamanya muncul mendampingi, ini karena masih baru, jadi DPRD diminta bersinergi dengan FKPD kepada Pemko Batam. Sinergi yang dimaksud dilibatkan dalam kegiatan bersaman. Tupoksi yang telah menjadi kewenangan akan tetap dijaga dan dilaksanakan.
“Terima kasih atas kritikan, namun tentu kami juga akan memahami sbg pelaksana tupoksi. Artinya masyarakat tidak khawatir berlebihan,” katanya.
Terkait anggota DPRD yang turun ke lapangan dinilai tidak sesuai dengan komisi yang diamanahkan, dan hanya anggota DPRD tertentu yang turun ke lapangan.
“Monopoli pengawasan tidak benar. Nanti akan turun ke lapangan sesuai dengan tupoksi. Tidak itu saja orangnya. Pada prinsipnya kami akan menjaga tupoksinya. Karena itu amanah,” ujarnya.
Kamal menambahkan juga sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan.
“Sudah kami sampaikan agar menjaga Marwah dan tupoksi dari DPRD,” katanya. (uly)
