BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga PP No 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Dalam PP tersebut, Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto menunjuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam terpilih, Amsakar Achmad-Li Claudia Chandra menjadi Ex-offiio Kepala dan Wakil Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam.
Wali Kota Batam Terpilih, Amsakar Achmad mengatakan penunjukkan itu tertuang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2025. Ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, tanggal 22 Januari 2025 lalu.
“Semua itu terpulang kepada kebijakan Pak Presiden karena kita yakin beliau pasti mempertimbangkan dari berbagai aspek dalam persoalan keberlanjutan ex-offico atau berhentinya ex-offico itu,” kata Amsakar.
Diakuinya dalam menindaklanjuti PP itu masih berproses, dan belum ada proses pelantikan. Namun pihaknya mengaku siap untuk melaksanakan dan menyukseskan kebijakan yang diterbitkan oleh Presiden RI.
“Tindak lanjut atas PP ini tentu saja masih berproses. Karena ini baru salinan yang terdistribusi. Belum ada proses pelantikan, belum ada proses bagaimana struktur kelembagaannya, jadi itu nantilah akan kita coba dalami. Yang penting sekarang kebijakan ini sudah dikeluarkan dan kami siap untuk melaksanakan dan menyukseskan kebijakan itu,” kata dia.
Amsakar mengatakan dengan kebijakan ex-officio ini, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih kebijakan antara BP Batam dan Pemkot Batam.
“Bukan soal setuju atau tidak setuju. Sekarang sudah ex-officio, diharapkan tidak ada overlapping agar kebijakan tetap sejalan,” katanya.
Ia melanjutkan persoalan investasi masih menjadi prioritas dirinya mengingat dalam tiga tahun terakhir nilai investasi memiliki tren yang membaik.
“Akumulasi masih relatif sebanding antara penanaman modal asing dan dalam negeri. Idealnya FTZ ini karena subtansinya adalah insentif fiskal yang diberikan negara dalam konteks menggenjot investasi yang lebih banyak. Idealnya harus lebih banyak PMA,” kata Amsakar.
Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi Batam pada 2024 lalu sudah berada di 7,4 persen, dan diharapkan pada tahun 2024 mencapai di angka 8 persen.
“Bila perlu tembus di dua digit. Ini perlu kolaborasi, perlu pemikiran kolektif dari rekan-rekan di internal yang ada di BP Batam, kementerian, kebijakan Pak Presiden, kita mesti kolaborasikan ini supaya kebijakan yang dibuat itu betul-betul sejalan, sebangun dengan kebijakan yang memang diharapkan oleh Jakarta,” ujarnya. (uly)
