BATAMSTRAITS.COM – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri), meluncurkan Desk Pengawasan Pemilu 2024 di ranah digital. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengatasi penyebaran konten negatif yang berkaitan dengan Pemilu 2024, mulai dari pelaporan hingga penurunan konten.
Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, menyoroti potensi penyebaran informasi yang tidak benar selama pelaksanaan kampanye Pemilu 2024. Menurutnya, masa kampanye seharusnya menjadi hak bagi rakyat untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam Peluncuran Desk Pengawasan Pemilu 2024 di Gedung Kominfo Jakarta pada Selasa, 28 November 2023, Lolly menyatakan tujuan sinergi ini adalah untuk memastikan masyarakat mendapatkan edukasi yang tepat dan benar terkait Pemilu 2024.
“Kita menegaskan bahwa ketika muncul konten-konten yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan berpotensi memecah belah bangsa, Bawaslu, Kominfo, dan Polri memiliki komitmen bersama untuk menanganinya,” kata Lolly.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, menyampaikan bahwa kampanye Pemilu 2024 resmi dimulai, tetapi sejak November 2023, sudah terdeteksi 39 isu hoaks terkait Pemilu. Dari 17 Juli hingga 26 November, Kominfo berhasil menemukan 96 isu hoaks yang tersebar dalam 355 konten. Sebanyak 290 konten telah di-takedown, sementara 65 konten lainnya masih dalam proses penanganan.
“Pentingnya kesadaran bersama terhadap kondisi ini, karena berbagai konten negatif, termasuk hoaks dan ujaran kebencian, dapat mengancam persatuan bangsa,” ujarnya.
Polri juga memberikan dukungan penuh terhadap penguatan sinergi ketiga lembaga tersebut. Wakil Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes. Pol. Dani Kustoni, menegaskan bahwa pihaknya akan mengambil langkah terbaik untuk menangani konten negatif terkait Pemilu 2024, dengan harapan Pemilu dapat berjalan dengan lancar.
sumber : Bawaslu RI