BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Kenaikan besaran UMK terkesan sia-sia apabila tidsk ditekan dengan harga kebutuhan pokok. Demikian hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho saat menanggapi besaran kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) sebesar 15 persen yang diajukan oleh pekerja.
Udin menilai penuntutan upah di Batam sia-sia apabila tidak didukung dengan penekanan harga bahan pokok.
“Terkait permintaan UMK Batam, ini memang hal yang normatif. karena bukan hanya di kota Batam saja, tapi beberapa daerah juga melakukan hal yang sama,” kata Udin, Selasa (14/11/2023).
Diakuinya jika dilihat dari wilayah lain, hanya saja Batam ini yang berbeda. Perbedaannya tenaga kerja yang lokal, jika selalu menuntut sesuai dengan keiningan mereka, tetapi tidak dibarengi dengan penekanan harga kebutuhan pokok, itu sama saja bohong.
“Kita tidak mau juga, pada saat mau penentuan UMK, dilakukan operasi pasar. Jadi seolah olah harga kebutuhan pokok itu murah. Ini yang tak bisa,” ujarnya.
Semestinya, lanjut Udin, per kurun waktu tiga bulan, Pemerintah Kota (Pemko) Batam melakukan kontrol terhadap harga pasar ini. Jadi saat penentuan UMK bisa mengambil nilai rata-ratanya.
“Berapa sih sebenarnya kebutuhan mereka ini. Dan apa saja yang masuk dalam kategori kebutuhan tenaga kerja ini,” kata Udin.
Disamping itu, pengusaha atau investor yang ada di Kota Batam ini banyak yang mengeluh. Di antaranya mengeluh terkait biaya operasional yang terus membengkak dan ada yang melakukan aksi disaat penentuan UMK seperti ini.
“Ini (aksi unjuk rasa) juga yang merugikan mereka,” katanya.
Menurutnya, selain aksi unjuk rasa, penyampaian kenaikan UMK sebenarnya bisa dikakukan dengan upaya musyawarah atau diskusi dengan pengusaha. Kalai aksi demo terus dilakukan dikhawatirkan akan terulang kejadian beberapa tahun lalu dimana beberapa investor memilih untuk hengkang.
“Saya rasa tidak terlalu susah untuk melakukan penghitungan dan penentuan UMK ini. Tapi sekali lagi saya katakan harus dilakukan penekanan harga kebutuhan pokok yang ada,” katanya.
Udin menilai kalau tidak ada controlling harga kebutuhan pokok, sampai kapanpun akan naik terus. Ia berharap kepada Pemerintah Kota maupun serikat pekerja dan pengusaha bisa duduk bersama membahas hal ini.
“Berapapun kita naikkan gaji, tetap itu tidsk bakalan cukup. Apalagi pasca covid, rata rata pengusaha itu minus semua job mereka ini. Karena apapun ceritanya, keputusan politik itu sangat berpengaruh dalam mendatangkan investor ke sini ke indonesia ini,” paparnya.
Ia meyakini, pengusaha juga melihat kalau iklim ekonomi disini baik, mereka aman dan nyaman berinvestasi disini maka pengupahan akan lebih baik.
“Begitu juga sebaliknya, mereka akan berpikir ulang untuk berinvestasi disini,” kata politisi PDI Perjuangan ini. (pys)
 sebesar 15 persen yang diajukan oleh pekerja.){kind=link}