BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Hasan, menegaskan bahwa sektor pariwisata merupakan penggerak ekonomi paling potensial dan jalan paling kontinjensi bagi daerah. Kendati demikian, Kepri kini harus bersaing ketat dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam yang turut berebut pasar wisatawan.
Hasan menekankan bahwa kunci utama menarik wisatawan berada pada strategi serta penciptaan kesan pertama (first impression) yang positif melalui pelayanan yang baik.
“Citra positif pertama itu perlu menjadi perhatian serius, karena itu adalah kesan pertama. Misal kawan datang ke sini, kalau pelayanan baik, santai-santai, itu akan menjadi kesan, jadi perbincangan. Ini yang harus kita perhatikan. Hari ini tantangan kita adalah apa yang diceritakan di luar sana, karena Malaysia, Thailand, dan Vietnam juga berebut pasar kita,” ujar Hasan.
Ia mencontohkan perbedaan pendekatan antara sektor swasta dan pemerintah. Sektor swasta seperti Nirup Island dinilai lebih cepat dan fokus pada keamanan serta bisnis melalui berbagai fasilitas cuma-cuma sebagai strategi pemasaran.
Guna membenahi destinasi unggulan, Hasan mendorong penerapan sistem paket wisata terpadu. Salah satunya untuk Pulau Penyengat, yang saat ini mencatatkan kunjungan hingga 2.000 orang per bulan.
“Next ke depan, suka tak suka, mau atau tidak, harus dibentuk paket untuk Penyengat. Orang datang ke sana tidak bisa lagi bayar terpisah-pisah; naik pompong bayar, naik becak bayar. Harus pakai satu paket seperti orang ke Borobudur, langsung jadi satu paket dan tidak ada bayar-bayar lagi,” jelasnya.
Ia tidak memungkiri bahwa masih banyak pembenahan fasilitas yang harus dilakukan di Kepri. Menurutnya, keberhasilan industri pariwisata sangat bergantung pada komitmen bersama untuk saling mendukung.
“Kami mengakui hari ini masih banyak fasilitas yang harus kita benahi dulu. Tapi pekerjaan ini memang harus kami lakukan. Suka tak suka, mau tak mau, kunci keberhasilan itu adalah komitmen untuk mengembalikan,” lanjutnya.
Selain pembenahan fasilitas, persoalan kebijakan visa turut menjadi sorotan. Hasan mendorong adanya kebijakan bebas visa untuk negara-negara potensial yang pasarnya sudah jelas, seperti memanfaatkan wisatawan asing dari Korea yang berada di Singapura. Namun, kebijakan visa saat ini terbentur oleh target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
“Persoalan visa ini sudah saya buka di Polri. Kenapa? Karena visa dijadikan PNBP, jadi pendapatan negara yang sudah ditargetkan sekian triliun per tahun oleh pemerintah. Kalau sudah jadi target PNBP, itu payah,” ungkap Hasan.
Ia mencontohkan kasus kapal pesiar yang hendak turun di Bintan, di mana pihaknya harus meminta dispensasi pangkas tarif dari Rp350 ribu menjadi Rp150 ribu agar tidak memberatkan dan mengganggu citra pelayanan di lapangan.
Pemerintah Provinsi Kepri bersama Gubernur juga telah berdiskusi dengan Bappenas dan instansi terkait untuk membuka jalur internasional baru di daerah, seperti di Anak Sambu. Langkah ini diharapkan dapat mendorong kemudahan aksesibilitas.
Hasan mengingatkan pentingnya menjaga kelangsungan industri pariwisata karena menyangkut hajat hidup masyarakat dan tenaga kerja lokal.
“Jangan pikirkan pengusaha hotelnya kaya. Anda harus pikirkan, yang bekerja di sana itu anak-anak kita semua yang harus diberi gaji. Biaya operasional tidak murah, listrik, air, dan pajaknya. Kalau industri ini mati atau hancur, dampaknya ke kita semua. Tapi kita bersyukur dan harus punya komitmen bersama,” katanya. Hasan. (uly)
