BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Pemerintah Kota Batam mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sejak 24 April 2026. Langkah ini tidak hanya bertujuan mengubah pola kerja, tetapi juga menjadi strategi konkret untuk menekan pengeluaran daerah hingga Rp18,1 miliar.
Kebijakan tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Kota Batam, Firmansyah, saat memimpin rapat koordinasi efisiensi anggaran dan penjabaran kedua APBD Tahun Anggaran 2026 di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (23/4/2026). Rapat dihadiri oleh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, serta kepala bagian.
Firmansyah menjelaskan bahwa penerapan WFH mengacu pada Surat Edaran Wali Kota Batam Nomor 23 Tahun 2026 tentang transformasi budaya kerja melalui penyesuaian pelaksanaan tugas ASN. Ia menekankan, kebijakan ini harus diiringi dengan penghematan operasional kantor.
“Dengan diberlakukannya WFH, harus diikuti dengan efisiensi belanja kantor, seperti penghematan listrik dan air. Penggunaan ini akan dilaporkan secara berkala setiap dua bulan kepada Kementerian Dalam Negeri,” ujarnya.
Selain itu, efisiensi juga dilakukan melalui pengurangan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dengan membatasi kendaraan dinas, serta menekan perjalanan dinas luar daerah. Seluruh OPD diminta disiplin menjalankan kebijakan tersebut.
Menurut Firmansyah, langkah efisiensi ini bukan disebabkan keterbatasan anggaran, melainkan sebagai respons terhadap dinamika dan tantangan global.
“Efisiensi ini berbeda dengan sebelumnya. Bukan karena ketidakmampuan anggaran, tetapi sebagai bentuk penyesuaian terhadap kondisi global saat ini,” jelasnya.
Ia juga menginstruksikan penerapan kebiasaan hemat energi di lingkungan kerja, seperti mematikan komputer, lampu, dan pendingin ruangan setelah jam kerja.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Batam, Abdul Malik, mengungkapkan bahwa Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah membahas usulan efisiensi anggaran sebesar Rp18.155.350.882.
Jumlah tersebut terdiri dari efisiensi berdasarkan surat edaran wali kota sebesar Rp10.811.154.611 dan efisiensi dari penerapan budaya kerja sebesar Rp7.344.196.271. Penghematan ini berasal dari berbagai komponen belanja, seperti listrik, air, telepon, BBM, serta perjalanan dinas (SPPD).
Di sisi lain, realisasi pendapatan daerah hingga 31 Maret 2026 tercatat mencapai Rp988.163.191.800,69 atau 23,61 persen. Sementara itu, realisasi belanja daerah sebesar Rp775.063.332.488,4 atau 18,02 persen.
Abdul Malik juga meminta seluruh OPD untuk menghitung kebutuhan belanja pegawai secara rinci hingga Desember 2026 serta menyesuaikan Rencana Anggaran Kas (RAK) dengan kebutuhan riil. (*/uly)
