BATAMSTRAITS.COM, Jakarta – Lebih dari 3.000 pelaku industri film Korea Selatan, termasuk sutradara ternama Bong Joon-ho dan Park Chan-wook, meneken petisi pemakzulan Presiden Yoon Suk Yeol.
Petisi yang dibuka selama 30 jam pada Kamis (5/12) hingga Jumat (6/12) telah mengumpulkan 3.007 tanda tangan dari 81 organisasi.
“Deklarasi darurat militer pada hari Selasa adalah sesuatu yang berada di luar akal sehat,” bunyi petisi itu. “Bahkan ketika menerapkan imajinasi pembuatan film, ini masih akan dianggap sebagai delusi, dan tetap saja terjadi dalam realitas kita.”
Asosiasi untuk Krisis dan Pemulihan Industri Film menyatakan bahwa Yoon Suk Yeol bukan lagi presiden Korea, tetapi hanya seorang penjahat.
Pemungutan suara pemakzulan yang berlangsung Sabtu malam, tidak lolos karena mosi tersebut ditolak karena tidak cukup banyak anggota yang berpartisipasi dalam pemungutan suara. Anggota parlemen yang mendukung Yoon, yakni Partai Kekuatan Rakyat (People Power Party/PPP) memboikot sidang. Mosi pemakzulan sang presiden pun otomatis gagal.
Yoon Suk Yeol mengumumkan darurat militer pada Selasa (3/12) malam, tetapi mencabutnya enam jam kemudian setelah pemungutan suara bulat di Majelis Nasional serta protes publik yang keras. Keadaan darurat militer, yang dimaksudkan untuk digunakan selama keadaan darurat ketika pemerintah tidak dapat berfungsi, menempatkan militer dalam kendali sementara dan membatasi kebebasan demokratis.
Mantan menteri pertahanan (menhan) Korea Selatan Kim Yong Hyun ditangkap imbas gaduh deklarasi darurat militer yang ditetapkan Presiden Yoon Suk Yeol. Kim dianggap berperan dalam pengumuman darurat militer yang membuat Korea Selatan chaos.
Partisipasi Bong Joon-ho dan Park Chan-wook dalam petisi pemakzulan menunjukkan betapa besarnya kekhawatiran industri film Korea Selatan terhadap kepemimpinan Yoon Suk Yeol. Deklarasi darurat militer yang dilakukan Yoon Suk Yeol dinilai mengancam kebebasan dan demokrasi di Korea Selatan. (*)
sumber: cnnindonesia.com
