BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Direktur PT Rizki Evanti Bersahaja Tour and Travel, Vivi Evanti Hasibuan, akhirnya buka suara terkait polemik gagalnya 27 peserta kategori Paduan Suara Wanita (PSW) asal Kepulauan Riau mengikuti Pesparawi Nasional 2026 di Manokwari, Papua Barat.
Dalam konferensi pers, Vivi mengakui terdapat kelalaian dari pihak travel. Ia menegaskan bahwa Lembaga Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejawi Daerah (LPPD) Kepri sama sekali tidak mengetahui persoalan internal yang terjadi di pihaknya.
Persoalan bermula ketika dirinya mendapat informasi mengenai proyek pengadaan tiket kontingen Pesparawi dari seorang oknum yang bekerja sebagai staf di Sekretariat DPRD Provinsi Kepri.
“Saya pertama kali mendapat informasi dari oknum tersebut. Dia memberi tahu kalau ada kegiatan Pesparawi. Saat itu saya bahkan belum tahu apa itu Pesparawi,” ujarnya.
Karena memiliki hubungan kerja yang baik dengan Ketua Panitia Pesparawi sekaligus Anggota DPRD Kepri, Jumaga Nadeak, selama sekitar 15 tahun, Vivi kemudian menghubungi Jumaga untuk meminta kesempatan menangani pengadaan tiket keberangkatan kontingen.
Ia mengaku beberapa kali mengingatkan agar pekerjaan tersebut segera dipastikan karena harga tiket pesawat terus mengalami kenaikan.
“Saya bilang, Opung (Jumaga Nadeak), kasihlah pekerjaan ini ke saya. Jangan sampai terlalu lama karena tiket semakin mahal. Beliau mengatakan pembayaran akan dilakukan pada Mei dan sebelum keberangkatan semuanya akan dilunasi,” katanya.
Vivi mengatakan pada 7 Mei 2026 dirinya menerima pembayaran dari panitia setelah menyerahkan invoice senilai sekitar Rp1.016.300.000 untuk pengadaan tiket seluruh kontingen dan ofisial. Menurutnya, setelah pembayaran diterima, pihak travel langsung melakukan pemesanan (booking) tiket keberangkatan.
Namun di sinilah, menurut Vivi, awal persoalan terjadi. Ia mengaku memberitahukan kepada oknum yang sebelumnya mengenalkannya dengan proyek tersebut bahwa pembayaran tiket telah diterima.
“Karena saya dapat pekerjaan itu dari dia, saya merasa tidak mungkin tidak memberitahu kalau dananya sudah cair,” katanya.
Menurut Vivi, oknum tersebut kemudian meminta agar seluruh pengurusan tiket diserahkan kepadanya.
“Dia bilang, ‘Kak, percaya sama saya. Biar saya yang mengendalikan tiket-tiket ini. Kakak bilangkan sama saya diawal tak sanggup.'”
Vivi mengungkapkan bahwa pada 11 Mei 2026 dirinya membuat perjanjian tertulis dengan oknum tersebut tanpa sepengetahuan LPPD Kepri. Dalam perjanjian itu, kata Vivi, ia menyerahkan uang muka sebesar Rp700 juta kepada oknum tersebut agar mengurus seluruh tiket keberangkatan.
“Saya punya surat perjanjiannya. Saya pihak pertama, dia pihak kedua. Saya menyerahkan Rp700 juta sebagai DP. Semua ada tanda tangannya,” katanya.
Dalam perjanjian tersebut, lanjut Vivi, oknum itu menyatakan sanggup menyediakan tiket keberangkatan sebanyak 65 orang menuju Manokwari dan bahkan menyerahkan sertifikat rumah sebagai jaminan.
Vivi menegaskan keputusan bekerja sama dengan oknum tersebut merupakan kebijakannya sendiri.
“Itu murni keputusan saya. LPPD sama sekali tidak tahu.”
Vivi berkali-kali menegaskan bahwa panitia maupun LPPD Kepri tidak mengetahui kerja sama antara dirinya dengan oknum tersebut. Menurutnya, yang diketahui LPPD hanyalah pihak travel telah menyerahkan kode booking kepada panitia.
“Yang LPPD tahu, saya sudah memberikan kode booking keberangkatan dan kepulangan,” katanya.
Ia bahkan mengaku siap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat persoalan tersebut.
“Yang bersalah, yang teledor adalah murni dari travel. Ini persoalan internal kami.”
Vivi membantah anggapan bahwa pihak travel tidak pernah melakukan pemesanan tiket. Ia menegaskan booking tiket telah dilakukan sejak awal.
“Saya sudah booking semuanya. Tolong jangan dibelokkan. Yang dipermasalahkan sekarang adalah proses penerbitan (issued) tiket,” katanua.
Menurutnya, tiket keberangkatan untuk sebagian kontingen, termasuk kategori PSW, berhasil diproses sehingga mereka bisa berangkat ke Manokwari. Sedangkan persoalan terjadi pada tiket lanjutan rombongan PSW dari Jakarta menuju Manokwari yang disebut tidak berhasil diterbitkan.
“Yang bermasalah sekarang hanya PSW. Tiket lanjutan Jakarta-Manokwari itulah yang tidak didapatkan,” katanya.
Vivi juga menceritakan dirinya sempat didatangi puluhan peserta dan ofisial di sebuah hotel di Tanjungpinang pada 23 Juni 2026 untuk meminta penjelasan. Sekitar 20 orang mendatanginya secara bersamaan.
Saat itu ia mengaku telah menyampaikan akan tetap bertanggung jawab memberangkatkan peserta.
“Saya bilang saya tetap akan bertanggung jawab,” katanya.
Ia bahkan mengaku telah mengupayakan keberangkatan alternatif pada 25 Juni meski akhirnya peserta tetap berkumpul di bandara.
Vivi mengaku tidak pernah menyangka oknum yang dikenalnya selama bertahun-tahun justru menyebabkan persoalan tersebut.
“Selama 15 tahun kami bekerja sama dengan baik. Saya percaya karena dia juga bekerja di lingkungan pemerintahan,” ujarnya.
Menurutnya, kepercayaan itulah yang membuat dirinya menyerahkan pengurusan tiket kepada oknum tersebut.
Sebelumnya, LPPD Sebut Seluruh Dana Sudah Dibayarkan
Sebelumnya, Humas Panitia Keberangkatan Pesparawi Kepri, Mider Humisar Sinaga, menjelaskan bahwa seluruh biaya tiket peserta dan ofisial telah dibayarkan kepada PT Rizki Evanti Bersahaja Tour and Travel sejak 7 Mei 2026.
Panitia mentransfer dana sekitar Rp1,016 miliar melalui Bank BRI untuk pengadaan tiket keberangkatan maupun kepulangan seluruh kontingen.
Menurut Mider, pihak travel berulang kali memastikan seluruh tiket dalam kondisi aman sehingga panitia mempercayai proses tersebut.
Namun saat rombongan ofisial yang berangkat lebih dahulu tiba di Jakarta pada 18 Juni 2026, mereka baru mengetahui tidak tersedia tiket lanjutan menuju Manokwari.
Akibat persoalan tersebut, sebanyak 27 peserta kategori Paduan Suara Wanita gagal mengikuti perlombaan nasional, sedangkan kontingen Paduan Suara Pria yang berjumlah 21 orang berhasil melanjutkan perjalanan dan mengikuti lomba.
Panitia menegaskan seluruh kewajiban pembayaran telah dipenuhi sehingga mereka merasa menjadi korban dalam kasus tersebut.
Mider juga membantah anggapan bahwa dana APBD tidak digunakan sebagaimana mestinya. Menurutnya, Pemprov Kepri telah menyalurkan anggaran kepada panitia sesuai prosedur, kemudian panitia membayarkan seluruh biaya tiket kepada biro perjalanan.
Panitia memastikan akan menempuh jalur hukum setelah seluruh kontingen kembali dari Manokwari.
Sementara itu, Vivi Evanti Hasibuan menyatakan siap mempertanggungjawabkan persoalan yang terjadi dan menegaskan bahwa LPPD Kepri tidak mengetahui kerja sama yang dilakukannya dengan oknum yang disebut mengambil alih pengurusan tiket. (uly)
