BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, Zulkifli Aman mengatakan pentingnya pemeliharaan aset daerah, terutama gedung pelayanan sosial yang memiliki peran vital dalam penanganan masalah masyarakat.
Hal ini menindaklanjuti adanya kunjungan Satuan Tugas Direktorat Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Wilayah I KPK RI, Senin (6/4/2026).
Menurutnya, setiap aset yang dimiliki pemerintah harus dirawat secara berkala, termasuk menjaga kebersihan dan memastikan ketersediaan sarana pendukung seperti alat kebersihan.
Ia menyebut, sejumlah perbaikan telah dilakukan, seperti semenisasi halaman melalui APBD Perubahan dan ke depan pihaknya akan kembali mengusulkan anggaran untuk penyempurnaan fasilitas yang masih kurang, termasuk pintu gerbang depan gedung.
Di sisi lain, Dinas Sosial juga mengoptimalkan peran Tim Reaksi Cepat (TRC) dalam menangani persoalan sosial di lapangan. TRC yang diisi oleh pegawai berstatus P3K tersebut telah memiliki anggaran penggajian tersendiri dan bekerja secara rutin melalui program penjangkauan sebanyak enam kali dalam sebulan.
Tim ini bertugas menjangkau berbagai kelompok rentan seperti orang terlantar, pengemis, hingga fenomena manusia silver. Mereka kemudian dibawa ke shelter untuk menjalani proses assessment. Sebelum itu, kondisi kesehatan mereka diperiksa terlebih dahulu di fasilitas kesehatan. Jika ditemukan sakit, maka akan diberikan pengobatan.
Selanjutnya, Dinas Sosial melakukan penelusuran asal-usul individu tersebut. Jika memiliki keluarga, maka akan diupayakan pemulangan. Namun, jika tidak memiliki identitas yang jelas, dilakukan pendataan lebih lanjut hingga diketahui daerah asalnya. Untuk warga luar Batam, pemerintah akan memfasilitasi pemulangan ke kampung halaman.
Program ini mulai berjalan pada tahun anggaran 2025 dan telah selesai dalam satu tahun pelaksanaan. Selain itu, terdapat penambahan fasilitas berupa semenisasi halaman depan shelter guna mendukung operasional layanan.
Zulkifli Aman menjelaskan, shelter sosial tersebut memiliki kapasitas hingga 20 orang dan tidak hanya diperuntukkan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), tetapi juga masyarakat terlantar lainnya yang membutuhkan penanganan sosial.
Dalam proses penanganan, pihaknya juga menjalin koordinasi dengan paguyuban daerah asal, seperti paguyuban masyarakat Sunda dari Jawa Barat. Hal ini dilakukan untuk memastikan proses pemulangan berjalan lancar dan tepat sasaran.
“Kalau sudah diketahui asalnya, kita koordinasikan dengan paguyuban setempat. Jika memungkinkan, kita serahkan untuk ditindaklanjuti,” ujarnya.
Melalui berbagai upaya ini, Dinas Sosial Batam berharap dapat memberikan penanganan yang cepat, tepat, dan manusiawi terhadap berbagai persoalan sosial yang ada di masyarakat. (uly)
