BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Provinsi Kepulauan Riau (Kepr) dinilai membutuhkan terobosan besar untuk mengangkat sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah. Salah satu langkah mendasar yang kini mulai disuarakan adalah perlunya Rencana Induk Pariwisata Kepri yang nantinya dapat menjadi Peraturan Daerah (Perda) Pariwisata Kepri.
Perda ini yang akan menjadi payung hukum bagi pengembangan destinasi unggulan di setiap kabupaten dan kota. Dorongan itu disampaikan Sekretaris Komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin, dalam reses di Batam, Jumat (5/12/2025).
Hadir dalam forum tersebut pengurus paguyuban, praktisi pariwisata, dan sejumlah tamu lainnya. Menurutnya, Kepri yang kaya budaya dan memiliki ratusan komunitas seni, membutuhkan destinasi wisata terpadu yang dikelola pemerintah sebagai ruang bersama.
“Contohnya di Batam, kawasan Tanjungpiayu Laut bisa menjadi destinasi wisata kuliner, sementara Jembatan 1 Barelang dapat difokuskan sebagai destinasi budaya dan seni. Setiap kabupaten dan kota harus punya destinasi andalan, dan pemerintah provinsi yang akan menetapkannya,” ujar Wahyu.
Ia menuturkan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut dari sekarang Rencana Induk Pariwisata Kepri tersebut sudah mulai dibahas sejak tahun 2024 lalu. Namun, belakangan tak dilanjutkan.
“Karena menunggu Permen (Peraturan Menteri) yang baru sehingga ini tertunda. InsyaAllah tahun 2026 mulai dibahas kembali,” kata Wahyu.
Menurut Wahyu meski Permen belum ada, Rencana Induk Pariwisata Kepri tersebut terus dibahas.
Masukan masyarakat di antaranya melalui reses dapat menjadi pertimbangan. Dokumen tersebut berlaku hingga 40 tahun ke depan, sehingga keterlibatan komunitas, paguyuban etnis, akademisi, hingga media menjadi sangat penting.
“Ketika Permen itu jadi tinggal penyempurnaan,” ujarnya.
Di antara poin dalam Rencana Induk Pariwisata tersebut, terang Wahyu hadirnya pemerintah di tempat atau destinasi wisata yang telah ditetapkan.
“Pemerintah akan hadir di situ membangun sarana dan prasarana di tempat yang telah ditetapkan,” ungkapnya.
Wahyu menilai sektor pariwisata Kepri membutuhkan lompatan baru. Target kunjungan wisatawan yang selama ini hanya berada di kisaran 2 juta lebih per tahun dianggap terlalu rendah bagi daerah yang memiliki akses internasional langsung dan berbatasan dengan dua negara sekaligus.
“Target dua jutaan itu tidak menantang. Kita seharusnya bisa lebih agresif. Wisman yang hadir membawa dampak ekonomi besar bagi masyarakat,” tegasnya.
Dalam forum yang sama, Wahyu membeberkan kondisi fiskal Kepri tahun 2026. APBD yang sebelumnya berada di kisaran Rp3,9 triliun turun menjadi sekitar Rp3,55 triliun, dan nilai riilnya bahkan hanya Rp3,3 triliun setelah dikurangi beban utang Rp255 miliar. Penurunan total mencapai lebih dari Rp600 miliar, termasuk dari sisi Pendapatan Asli Daerah.
“APBD kita turun drastis. Karena itu, kita butuh dukungan semua pihak agar ekonomi tetap bergerak meski pemerintah tidak punya anggaran besar,” katanya.
“Yang penting masyarakat sejahtera, bukan besar kecilnya uang pemerintah.”
Sementara itu, praktisi pariwisata Kepulauan Riau (Kepri), Surya Wijaya, menegaskan bahwa pembangunan pariwisata daerah harus kembali kepada konsep Pentahelix sebagaimana diatur dalam regulasi kepariwisataan nasional.
Menurutnya, tanpa kolaborasi lima unsur akademisi, bisnis, pemerintah, komunitas, dan media, pariwisata hanya akan berjalan sporadis dan tidak menghasilkan destinasi yang berkelanjutan.
“Bicara pariwisata wajib memenuhi lima unsur, termasuk paguyuban. Tidak bisa bergerak sendiri-sendiri,” ujar Surya yang juga merupakan pendiri Asosiasi Pariwisata Bahari Indonesia (Aspabri) sekaligus Ketua Himpunan Praktisi Tour Leader Indonesia (HIPTI) Provinsi Kepulauan Riau.
Surya melihat Kota Batam sebagai wilayah dengan potensi besar, namun masih memiliki kekurangan mendasar: minimnya destinasi wisata baru yang berkarakter lokal. Selama ini, destinasi yang dipromosikan justru didominasi milik pengusaha atau pihak swasta yang bergerak secara independen.
“Batam kekurangan destinasi. Yang ada saat ini kebanyakan milik pengusaha dan itu bukan masalah, tetapi pemerintah bersama unsur lain harus menciptakan destinasi baru yang berakar pada kearifan lokal. Destinasi itu adalah kearifan,” tegasnya.
Ia menyebut contoh Puncak Beliung sebagai salah satu titik yang sebenarnya memiliki potensi besar menjadi destinasi unggulan bila dikelola terpadu.
Keberadaan sekitar 600 travel agent di Batam, kata Surya, semestinya menjadi kekuatan besar dalam memasarkan destinasi daerah. Namun tanpa suplai produk wisata baru, para agen hanya mengulang paket tur yang itu-itu saja.
Dalam pandangannya, peran paguyuban dan komunitas harus lebih dimaksimalkan. Mereka merupakan unsur yang memahami budaya daerah, memiliki kreativitas, serta kedekatan dengan masyarakat.
“Ajak ciptakan destinasi baru, ajak paguyuban. Tumbuh tempat dan budaya baru. Komunitas itu punya energi, tinggal diberi ruang,” ujarnya.
Surya menilai setiap destinasi harus memiliki standarisasi pengelolaan, termasuk kesiapan sumber daya. Mulai dari penyediaan sanggar budaya, pusat aktivitas komunitas, hingga ruang publik yang bisa mendukung atraksi seni, kuliner, atau tradisi lokal.
Surya turut menyoroti peran media, terutama melalui keberadaan Forum Jurnalis Pariwisata Kepri, yang menurutnya memiliki visi strategis dalam membangun narasi positif tentang pariwisata daerah.
Media bukan sekadar pemberi informasi, tetapi juga pencipta persepsi publik, pengawas kebijakan, sekaligus penggerak minat wisata.
“Forum ini harus menjadi jembatan informasi, penguat promosi, dan mitra strategis untuk memastikan konsep Pentahelix berjalan,” katanya. (uly)
.){kind=link}