Pemprov Kepri Gratiskan SPP SMA Sederajat, DPRD Nilai Kurang Tepat Sasaran

BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melalui Dinas Pendidikan (Disdik) akan menggratiskan biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) sederajat.

Bahkan Disdik Kepri telah menganggarkan Rp 70 miliar untuk program sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) gratis tahun ajaran 2024/2025.

“Penghapusan SPP ini adalah kebijakan Pemprov Kepri untuk membantu para orang tua yang menyekolahkan anaknya di sekolah negeri,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Andi Agung saat berada di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).

Diakuinya kebijakan tersebut berlaku pada tahun ajaran baru 2024/2025. Pihaknya akan memberikan subsidi kepada sekolah yang selama ini menjadikan SPP dalam membiayai operasional sekolah melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).

“Kami sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp70 miliar untuk satu tahun ajaran. Berdasarkan hitungan kami, kebutuhan untuk satu semester sebesar Rp 43 miliar,” ujarnya.

Ia menyebutkan, kebijakan ini sudah lama direncanakan dan diharapkan menjadi solusi untuk mengatasi permasalah SPP yang kerap terjadi di sekolah-sekolah.

“Banyak masalah sebenarnya terkait SPP ini, seperti siswa yang menunggak SPP tidak bisa mengikuti ujian bahkan tidak bisa mengambil ijazah mereka. Semoga dengan ini mengurangi beban masyarakat dan orang tua siswa menjadi terbantu,” katanya.

Kebijakan ini menjadi sorotan Ketua komisi II DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin. Ia tampak mempertanyakan efektivitas program ini, khususnya untuk beberapa SMA Negeri di Batam. Menurutnya banyak orangtua kategori mampu di sekolah-sekolah tersebut yang tidak membutuhkan subsidi SPP.

“SPP gratis memang bagus, tapi tidak semua harus digratiskan. Masih banyak orang tua mampu di SMA Negeri di Batam,” kata Wahyu.

Ia mengusulkan agar SPP gratis difokuskan pada siswa dari keluarga kurang mampu. Mengingat tingginya biaya sekolah, terutama biaya praktik di SMK. Bagi yang mampu, diharapkan tetap membayar SPP, tapi dengan sistem yang transparan dan akuntabel.

“Subsidi ini harus tepat sasaran. Bagi yang tidak mampu, seperti orang tua yang kehilangan pekerjaan, harus dibantu. SMK kan banyak praktik, nah yang perlu digratiskan itu subsidinya, bukan SPP-nya,” imbuhnya.

Wahyu menekankan pentingnya pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) untuk mengelola dana SPP. Sehingga, tidak ada penyelewengan dan SPP ini benar-benar tepat guna.

“BLUD ini penting untuk kontrol dan transparansi penggunaan dana,” ujarnya. (uly)