BATAMSTRAITS.COM, Jakarta – Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan berkisah soal langkah dia yang hendak menjual saham milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di perusahaan bir PT Delta Djakarta Tbk senilai Rp 1,2 triliun.
“Kami waktu itu di Jakarta, berencana menjual saham milik DKI yang ada di perusahaan bir, karena menurut pandangan kami, negara itu kalau punya perusahaan maka perusahaan yang punya fungsi pembangunan,” kata Anies dalam agenda Resolusi Indonesia di Istora Senayan pada Jumat malam, 5 Januari 2024.
Saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies mengatakan sempat membawa pembahasan penjualan saham bir ini ke meja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), namun ditolak.
“Kami rencanakan, kami coba, semua proses sudah kita lakukan, tapi berhenti dan tidak dilaksanakan karena Ketua DPRD DKI Jakarta dan pimpinan DPRD selalu ngeblok, dan kebetulan partai pendukung kita kurang, sehingga kalah dalam proses itu,” kata Anies.
Anies mengatakan, seharusnya pemerintah mengalokasikan saham itu ke saham pembangunan, seperti pembangunan jalan, pembangunan waduk ataupun pembangunan rumah.
“Kalau cuma perusahaan membuat bir, dimana unsur pembangunannya, sementara nilai uangnya lebih dari satu triliun rupiah, jadi kami berencana menjual dan dipakai untuk keperluan yang lain,” kata Anies.
Hal yang sama terus Anies sampaikan menyoal saham bir yang diklaim tidak memiliki pengaruh apa pun dalam pembangunan. Anies mengatakan, nantinya ketika dirinya terpilih sebagai presiden, ia akan menjual saham DKI Jakarta itu.
“Mudah-mudahan pemilu besok terjadi perubahan, kita akan jual saham itu di Jakarta,” kata Anies.
Seperti diketahui langkah Anies hendak menjual saham bir tersebut tak disetujui oleh DPRD DKI Jakarta. Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi menyebut langkah Anies itu tak perlu dilakukan.
“Ada hal-hal yang engga perlu, Anies ini kan sekali lagi PT Delta mau dijual, itu kita dapat istilahnya bahasa kasarnya kita dapat rampasan perang dan dia ngasih income kita loh,” kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Rabu, 14 September 2022.
Politikus PDIP itu mengatakan, jika Anies ingin mengontrol peredaran bir di Jakarta, maka seharusnya seluruh penjualan minuman keras dihentikan.
“Kalau memang mau dijual, semua minuman keras yang ada di Jakarta harus setop semua. Ini perusahaan sehat dijual. Bagaimana kita mengontrol masyarakat minum bir sampai ke tengah RT/RW? Kan engga kelihatan,” katanya.
sumber: TEMPO.CO