BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Perkembangan baru muncul dalam persidangan kasus persetubuhan anak di bawah umur yang menjerat warga negara Malaysia, Shoon Wai Hoong alias Erik alias Koko, di Pengadilan Negeri (PN) Batam. Setelah sebelumnya dituntut tujuh tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa kini mengantongi kesepakatan perdamaian dengan keluarga korban.
Kesepakatan tersebut terungkap dalam persidangan yang digelar di PN Batam, Kamis (12/11/2026). Ayah korban secara langsung menyampaikan kepada majelis hakim bahwa pihak keluarga telah berdamai dengan terdakwa.
Perdamaian itu menjadi perkembangan penting dalam perkara yang sebelumnya menyita perhatian publik. Terlebih, kesepakatan tersebut muncul setelah JPU Tri Yanuarti Sembiring membacakan tuntutan pidana terhadap Shoon, yakni tujuh tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta.
Penasihat hukum terdakwa, Carlis Lukas Wiajaya dari CLW Law Firm, Jakarta, mengatakan perdamaian tersebut merupakan hasil komunikasi yang dilakukan tim kuasa hukum setelah menerima kuasa dari terdakwa.
Ia mengungkapkan, pihaknya baru mengambil alih pendampingan hukum Shoon setelah jaksa membacakan tuntutan. Meski demikian, komunikasi dengan keluarga korban langsung diupayakan hingga akhirnya kedua belah pihak mencapai kesepakatan.
“Setelah menerima kuasa, kami langsung berupaya menghubungi pihak keluarga korban, sehingga perdamaian ini bisa terjadi,” ujar Carlis seusai persidangan.
Menurutnya, peluang perdamaian sebenarnya sudah terbuka sejak awal perkara bergulir. Namun, kesepakatan baru terealisasi setelah timnya melakukan pendekatan dan komunikasi dengan keluarga korban.
Di hadapan majelis hakim, ayah korban membenarkan bahwa perdamaian telah disepakati kedua belah pihak. Dalam kesepakatan tersebut, keluarga terdakwa juga telah menyerahkan sejumlah uang secara sukarela kepada keluarga korban.
Carlis menjelaskan, pemberian uang tersebut ditujukan untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan dan biaya kesehatan korban.
“Ayah korban juga menyampaikan secara terbuka bahwa keluarga terdakwa sudah menyerahkan sejumlah uang secara sukarela. Uang itu nantinya untuk biaya pendidikan korban dan biaya kesehatan,” jelasnya.
Selain kesepakatan perdamaian, pihak terdakwa juga menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang muncul selama proses penanganan perkara. Permintaan maaf itu ditujukan kepada sejumlah institusi, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan PN Batam.
Carlis menyebut permintaan maaf tersebut merupakan pesan langsung dari kliennya.
Atas perkembangan itu, pihak terdakwa berharap kesepakatan perdamaian dapat menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Mereka pun meminta agar terdakwa diberikan hukuman seringan-ringannya.
“Kami memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar nantinya menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya bagi terdakwa,” katanya.
Perdamaian Bukan Penghentian Perkara
Meski keluarga korban dan terdakwa telah mencapai kesepakatan damai, proses hukum terhadap Shoon tetap berjalan. Perdamaian tersebut tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa.
Majelis hakim tetap harus mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti, serta ketentuan perundang-undangan sebelum menjatuhkan putusan.
Dalam perkara ini, JPU sebelumnya menilai Shoon terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Perbuatan tersebut didakwakan berdasarkan Pasal 81 ayat (2) juncto Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
Atas perbuatannya, jaksa menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama tujuh tahun serta denda Rp200 juta.
Kini, kesepakatan perdamaian yang disampaikan langsung oleh ayah korban menjadi salah satu perkembangan yang tercatat dalam persidangan. Namun, apakah hal tersebut akan memengaruhi berat-ringannya hukuman, sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim.
Putusan yang akan dibacakan nantinya menjadi penentu pertanggungjawaban pidana Shoon dalam perkara tersebut. (uly)
