BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Batam tidak lagi cukup dipandang sebagai kawasan industri dan pintu masuk investasi. Kota di kawasan strategis Selat Malaka itu didorong naik kelas menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi dan investasi nasional, dengan daya saing yang ditopang kepastian hukum, pelayanan publik, talenta, inovasi dan jejaring ekonomi global.
Gagasan tersebut mengemuka dalam Dialog Publik Nasional MD KAHMI Kota Batam yang mempertemukan Ketua Komisi II DPR RI, unsur BP Batam, Ombudsman RI dan kalangan akademisi. Forum tersebut sekaligus menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis mengenai penguatan tata kelola pemerintahan, kemudahan investasi, pengembangan talenta serta transformasi peran KAHMI dalam pembangunan ekonomi Batam.
Tema yang diangkat adalah “Penguatan Peran KAHMI dalam Mendorong Daya Saing Batam sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi di Indonesia.” Forum tersebut menempatkan satu pertanyaan besar sebagai titik tekan: jika Batam sedang bergerak menuju pusat ekonomi global, di mana posisi dan kontribusi KAHMI dalam perubahan tersebut.
Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda, yang juga Presidium Majelis Nasional KAHMI periode 2022–2027, membuka dialog dengan membawa isu reformasi administrasi kependudukan sekaligus menantang keluarga besar alumni HMI untuk memperbesar kontribusinya di Batam.
Rifqinizamy menjelaskan, Komisi II DPR RI tengah mendorong penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal nasional melalui revisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Konsep tersebut diarahkan agar masyarakat ke depan tidak perlu membawa banyak kartu identitas untuk berbagai kebutuhan pelayanan.
“Ke depan, di dompet masyarakat cukup satu identitas saja. Tidak lagi penuh dengan KTP, SIM, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dan berbagai kartu lainnya,” ujarnya.
Namun, bagi Rifqinizamy, transformasi administrasi negara bukan satu-satunya agenda penting. Ia justru melempar pertanyaan kepada alumni HMI di Batam.
“Dari semua kemajuan yang telah dicapai Kota Batam, keluarga besar alumni HMI mengambil peran di mana,” katanya.
Menurut Rifqinizamy, Batam seharusnya memberikan ruang lebih besar bagi alumni HMI untuk berkiprah, khususnya dalam dunia usaha. Ia mengingatkan bahwa HMI dan KAHMI memiliki modal intelektual yang besar karena kaderisasi HMI membentuk insan akademis, pencipta dan pengabdi. Namun, modal tersebut perlu diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi yang lebih konkret. Salah satu tantangan yang ia soroti adalah masih terbatasnya alumni HMI yang benar-benar menjadi pelaku usaha.
“Kita punya HIPKA, tetapi yang memiliki usaha sungguh-sungguh masih bisa dihitung dengan jari,” ujarnya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi tantangan agar alumni HMI tidak berhenti pada ruang birokrasi, politik dan organisasi, tetapi semakin banyak tampil sebagai pelaku usaha, pencipta lapangan kerja dan penggerak ekonomi.
Dari perspektif pengembangan investasi, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Investasi BP Batam Irfan Syakir Widyasa memaparkan konsep “Lahan hingga Talenta: Tujuh Pilar Daya Saing Batam.”
Menurut Irfan, daya saing Batam tidak dapat dibangun hanya dengan menawarkan lahan dan kawasan industri. Investasi membutuhkan sebuah ekosistem yang terintegrasi, mulai dari kelembagaan, regulasi, tata ruang, infrastruktur, sektor industri, perizinan hingga sumber daya manusia. Karena itu, pembangunan Batam harus bergerak dari pendekatan berbasis kawasan menuju ekosistem investasi yang lebih lengkap.
“Daya saing Batam dibangun sebagai sebuah ekosistem tempat, infrastruktur, kemudahan berusaha, sektor industri dan manusia harus bergerak bersama,” kata Irfan.
Talenta menjadi salah satu kata kunci.
Sebab, investasi yang masuk ke Batam pada akhirnya membutuhkan tenaga kerja dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan perkembangan industri.
Dengan demikian, persaingan Batam bukan hanya soal siapa yang memiliki kawasan industri paling luas atau infrastruktur paling lengkap, tetapi juga siapa yang mampu menyediakan talenta berkualitas, pelayanan cepat dan ekosistem bisnis yang kompetitif.
Ombudsman: Maladministrasi Bisa Menjadi Hambatan Investasi
Persoalan berbeda diangkat Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher yang membahas peran Ombudsman dalam mengakselerasi Batam sebagai lokomotif ekonomi dan investasi.
Nuzran menyoroti sejumlah potensi maladministrasi yang dapat menghambat investasi, terutama penundaan berlarut (undue delay), tumpang tindih regulasi dan kerentanan prosedural.
Penundaan penerbitan izin usaha, persoalan pemanfaatan lahan maupun sertifikasi dapat menimbulkan kerugian langsung bagi pelaku usaha.
Di sisi lain, dualisme atau friksi kewenangan dalam pengelolaan wilayah dapat menciptakan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya memengaruhi iklim investasi.
Persoalan lain adalah prosedur birokrasi yang panjang dan berbelit. Kondisi tersebut dinilai berpotensi membuka ruang terjadinya praktik transaksional ilegal yang merugikan masyarakat maupun negara.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Ombudsman mendorong tiga agenda utama: digitalisasi layanan secara penuh, pemberantasan pungutan liar, dan penguatan kanal pengaduan yang cepat.
Menurut Nuzran, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan tidak dapat dipisahkan dari kualitas pelayanan publik.
Pelayanan publik yang bersih dan kepastian hukum menjadi bagian dari infrastruktur investasi. Dalam konteks inilah KAHMI didorong mengambil posisi sebagai kekuatan masyarakat sipil yang ikut mengakselerasi perbaikan tata kelola.
Formula yang mengemuka dalam forum tersebut sederhana: Ombudsman mengawasi, KAHMI mengakselerasi, dan Batam memperkuat posisi sebagai lokomotif investasi Indonesia.
Batam Tumbuh 6,76 Persen, tetapi Harus Naik Kelas
Sementara itu, akademisi Dr. Suyono Saputro menempatkan persoalan daya saing Batam dalam perspektif yang lebih luas. Menurut dia, investasi di Batam sudah besar. Tantangannya adalah bagaimana investasi tersebut naik kelas dan menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.
Data ekonomi Batam 2025 menunjukkan pertumbuhan sebesar 6,76 persen, dengan PDRB sekitar Rp253,64 triliun. Pemerintah Kota Batam juga menyebut capaian tersebut memperkuat posisi Batam sebagai salah satu motor ekonomi di Kepulauan Riau. Namun, pertumbuhan tersebut tidak boleh membuat Batam berhenti pada capaian yang ada.
Batam, kata Suyono, tidak sedang berkompetisi hanya dengan kota-kota lain di Indonesia. Batam berhadapan dengan kota-kota dan kawasan ekonomi lain dalam kompetisi global. Karena itu, visi Batam 2030 perlu bergerak dari “Industrial City” menuju “Global Economic Hub”.
Transformasi tersebut berarti mengubah paradigma dari sekadar membangun industrial park menjadi membangun economic ecosystem. Di sinilah KAHMI dinilai mempunyai ruang strategis.
KAHMI: Think Tank hingga Economic Impact Network
Suyono menawarkan tiga fungsi strategis KAHMI Batam: think tank, policy bridge dan talent development. KAHMI dapat menjadi jembatan antara gagasan intelektual dengan kebijakan publik, sekaligus membangun jaringan investasi dan bisnis.
Selain itu, KAHMI dapat mengambil peran dalam mendorong usaha kecil dan menengah agar naik kelas serta membuka akses ke jejaring ekonomi nasional dan global. Agenda KAHMI Batam 2026–2030 pun diarahkan pada model triple helix plus yang mempertemukan pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat. Gagasan besarnya adalah mengubah orientasi KAHMI dari sekadar jaringan alumni menjadi jaringan pengetahuan dan jaringan yang menghasilkan dampak ekonomi.
“The big idea-nya adalah KAHMI harus bergeser: dari alumni network menjadi knowledge network dan economic impact network,” ujar Suyono.
Menurutnya, KAHMI sudah memiliki tiga modal penting: intelektualitas, jaringan dan kepemimpinan. Persoalannya sekarang bukan lagi apakah modal itu tersedia, melainkan bagaimana ketiganya dikonversi menjadi economic impact bagi Batam, Kepulauan Riau dan Indonesia.
Muliadi: Dialog Harus Berujung pada Kerja Nyata
Ketua Organising Committee (OC) Musda VI MD KAHMI Kota Batam, Muliadi, mengatakan Dialog Publik Nasional tersebut tidak dimaksudkan berhenti sebagai forum diskusi. Menurut dia, forum tersebut merupakan bagian dari upaya KAHMI menghadirkan gagasan dan rekomendasi yang dapat menjadi bahan bagi para pemangku kepentingan dalam memperkuat daya saing Batam.
“KAHMI ingin hadir bukan hanya sebagai penonton dalam proses pembangunan Batam, tetapi menjadi bagian dari ekosistem yang memberikan gagasan, pengawasan dan solusi,” ujar Muliadi.
Ia mengatakan, kekuatan alumni HMI harus diterjemahkan dalam kerja-kerja nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat. Dari berbagai pandangan yang berkembang, Dialog Publik Nasional MD KAHMI Kota Batam mengerucut pada sejumlah agenda strategis.
Pertama, memperkuat kepastian hukum dan tata kelola investasi.
Kedua, mempercepat digitalisasi pelayanan publik serta memangkas prosedur birokrasi yang tidak efektif. Ketiga, memperkuat pengawasan terhadap maladministrasi dan praktik pungutan liar.
Keempat, membangun talenta yang sesuai dengan kebutuhan industri dan ekonomi masa depan. Kelima, mendorong dunia usaha dan UMKM naik kelas serta terhubung dengan jejaring investasi nasional dan global.
Keenam, memperkuat posisi KAHMI sebagai think tank dan policy bridge antara pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat.
Dan yang paling mendasar, mengubah modal intelektual, jaringan dan kepemimpinan alumni HMI menjadi kekuatan ekonomi yang memberikan dampak nyata.
Pada akhirnya, masa depan Batam tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi yang masuk, tetapi oleh kemampuan kota ini membangun ekosistem ekonomi yang produktif, pelayanan publik yang bersih, kepastian hukum, talenta berkualitas dan jejaring global.
Di titik itulah KAHMI ingin mengambil posisi.
Bukan sekadar menjadi saksi pertumbuhan Batam, tetapi ikut membentuk arah pertumbuhannya. Batam memiliki modal geografis, industri dan investasi.
Tantangan berikutnya adalah memastikan seluruh modal tersebut terkoneksi menjadi kekuatan ekonomi yang berdaya saing global. Batam bergerak. Investasi tumbuh. Dan KAHMI ditantang untuk ikut mengubah pertumbuhan itu menjadi nilai tambah bagi Indonesia. (uly)
