BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Musyawarah Daerah (Musda) IV Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (BPD PHRI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) resmi dibuka di Grand Swiss-Belhotel Harbour Bay Batam, Rabu (2/9/2026).
Musda menjadi momentum penting bagi PHRI Kepri untuk mengevaluasi kepengurusan periode 2021-2026 sekaligus merumuskan arah program kerja dan kepemimpinan organisasi untuk periode berikutnya.
Forum tersebut dihadiri jajaran pengurus PHRI, pelaku usaha hotel dan restoran, pemerintah daerah, serta perwakilan asosiasi pariwisata. Salah satu agenda utama Musda adalah pemilihan Ketua BPD PHRI Kepri periode selanjutnya.
Mewakili Wali Kota Batam Amsakar Achmad, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Batam Ardiwinata mengatakan industri hotel dan restoran memiliki posisi strategis dalam mendukung perkembangan Batam sebagai kota yang sejak awal dirancang sebagai kawasan industri, perdagangan, jasa, dan investasi.
Menurut Ardiwinata, pertumbuhan sektor pariwisata tidak dapat dipisahkan dari pembangunan akses dan infrastruktur. Pemerintah Kota Batam bersama BP Batam, kata dia, terus mendorong peningkatan konektivitas serta infrastruktur pendukung pariwisata.
“Kalau kita lihat sekarang, akses darat kita luar biasa. Jalan-jalan terus diperbaiki, dilebarkan, dimuluskan, dan ditambah jalurnya,” ujarnya.
Besarnya potensi industri hospitality di Batam juga terlihat dari jumlah usaha yang telah terdata. Ardiwinata menyebut terdapat sekitar 273 hotel dan 3.827 restoran di Kota Batam.
Kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan daerah juga cukup signifikan. Berdasarkan data yang dipaparkannya, sektor pariwisata menyumbang sekitar 24 persen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam.
“Dari jumlah PAD, sektor pariwisata menyumbang 24 persennya,” ungkap Ardiwinata.
Menurutnya, angka tersebut menunjukkan besarnya kontribusi pelaku usaha hotel dan restoran terhadap ekosistem pariwisata sekaligus perekonomian daerah. Karena itu, ia mendorong anggota PHRI untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dalam meningkatkan daya saing destinasi.
Salah satu peluang yang dinilai perlu dikembangkan adalah sektor meeting, incentive, convention, and exhibition (MICE) . Ketersediaan ruang pertemuan dan convention hall yang representatif dinilai dapat mendukung berbagai kegiatan masyarakat, termasuk kegiatan berskala nasional maupun internasional.
Ketua Umum BPP PHRI Hariyadi BS Sukamdani yang membuka Musda IV menekankan pentingnya penguatan organisasi, salah satunya melalui peningkatan jumlah anggota.
Menurut Hariyadi, semakin banyak pelaku usaha hotel dan restoran yang bergabung, semakin kuat pula posisi PHRI dalam memperjuangkan kepentingan industri.
PHRI, kata dia, memiliki peran penting dalam melakukan advokasi, menyampaikan informasi mengenai regulasi, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha.
Ia pun mendorong pelaku usaha hotel dan restoran yang belum menjadi anggota untuk bergabung dengan PHRI. Proses keanggotaan saat ini dinilai semakin mudah karena telah didukung sistem pendaftaran secara daring.
“Yang penting adalah advokasi kita. Kita memberikan informasi tentang apa yang terjadi dengan regulasi yang harus diketahui para pelaku usaha,” katanya.
Di sisi lain, Hariyadi mengingatkan bahwa industri restoran masih menghadapi berbagai persoalan. Mulai dari biaya bahan baku, biaya operasional, hingga sejumlah regulasi yang dapat berdampak terhadap keberlangsungan usaha.
Ketua BPD PHRI Kepri periode 2021-2026, Jimmi Ho, mengatakan Musda IV bukan sekadar agenda rutin organisasi. Forum tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan kepengurusan sekaligus menyusun langkah strategis dalam menghadapi tantangan industri ke depan.
“Kita semua menyadari bahwa Kepulauan Riau memiliki posisi yang sangat strategis. Batam, Bintan, dan kawasan lainnya berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Ini merupakan keunggulan geografis yang tidak dimiliki banyak daerah di Indonesia,” ujarnya.
Jimmi menilai sektor hotel dan restoran di Kepri memiliki peluang besar seiring meningkatnya aktivitas pariwisata dan investasi.
Namun, peluang tersebut juga dibarengi tantangan yang semakin kompleks. Persaingan destinasi yang semakin ketat, kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dan tersertifikasi, persoalan perizinan, hingga tuntutan penerapan prinsip keberlanjutan atau sustainability menjadi sejumlah pekerjaan rumah yang harus dihadapi pelaku industri.
Selama periode kepengurusannya, Jimmi menyebut BPD PHRI Kepri telah berupaya menjalankan peran sebagai jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah, mendorong standardisasi pelayanan, serta menjadi wadah komunikasi bagi pelaku industri hotel dan restoran di kabupaten/kota se-Kepri.
“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan. Itulah sebabnya forum Musda ini menjadi penting,” katanya.
Jimmi juga menyampaikan bahwa BPD PHRI Kepri saat ini memiliki anggota yang tersebar di sejumlah wilayah Provinsi Kepri, dengan keanggotaan hotel dan restoran yang menjadi bagian dari jaringan organisasi.
Ia mengajak seluruh anggota memanfaatkan Musda untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka sekaligus merumuskan program kerja yang benar-benar menjawab kebutuhan pelaku usaha di lapangan.
Sementara itu, Ketua Panitia Musda IV PHRI Kepri, Reni Novianti, mengatakan seluruh tahapan persiapan telah dilakukan dengan mengedepankan transparansi dan prinsip demokrasi organisasi.
Tahapan menuju pemilihan ketua baru telah dimulai sejak Juli 2026. Proses tersebut meliputi penyampaian informasi kepada anggota dan publik serta pendaftaran calon ketua.
Administrasi para calon juga telah melalui proses verifikasi sesuai ketentuan organisasi. Dalam pemilihan kali ini, terdapat dua calon ketua yang akan maju, yakni Santi dan Rizal.
“Seluruh persiapan teknis, tempat, akomodasi hingga tata tertib telah disiapkan,” ujar Reni.
Dengan dibukanya Musda IV, PHRI Kepri diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan dan program kerja baru yang semakin adaptif terhadap perkembangan industri pariwisata.
Kepemimpinan baru juga diharapkan mampu memperkuat sinergi dengan pemerintah, meningkatkan daya saing hotel dan restoran, serta merespons persaingan destinasi regional yang semakin ketat.
Musda IV sekaligus menjadi titik tolak untuk memperkuat PHRI sebagai organisasi yang profesional dan solid, serta mampu memperjuangkan kepentingan pelaku industri hotel dan restoran di Provinsi Kepulauan Riau. (uly)
.){kind=link}