BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam mengarahkan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 senilai Rp 4,8 Triliun agar tidak sekadar berorientasi pada penyerapan anggaran. Tetapi benar-benar berbasis kinerja dan manfaat bagi masyarakat.
Setiap program yang masuk dalam APBD 2027 dituntut memiliki hasil yang terukur dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Batam Amsakar Achmad saat menyampaikan tanggapan dan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Utama DPRD Kota Batam, Rabu (7/10/2026).
Amsakar mengapresiasi berbagai pandangan, masukan, dan catatan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, seluruh masukan tersebut menjadi bahan penting dalam penyempurnaan Ranperda APBD 2027.
Penyempurnaan itu, kata dia, tetap dilakukan dengan memperhatikan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam KUA-PPAS serta kemampuan keuangan daerah.
“Keberhasilan APBD diukur dari kualitas hasil yang diberikan kepada masyarakat Kota Batam,” ujar Amsakar.
Ia menegaskan, penganggaran maupun pelaksanaan belanja daerah akan diarahkan agar semakin efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Karena itu, setiap perangkat daerah didorong memiliki target dan indikator kinerja yang jelas, jadwal pelaksanaan, penanggung jawab, hingga mekanisme pemantauan dan evaluasi.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD memiliki manfaat yang dapat diukur dan dirasakan masyarakat.
Infrastruktur hingga Hinterland Jadi Perhatian
Sejumlah sektor strategis menjadi perhatian dalam penyusunan APBD Batam 2027. Di antaranya pembangunan infrastruktur jalan dan drainase, pendidikan, kesehatan, pengendalian banjir, persampahan, serta pengembangan ekonomi masyarakat.
Pembangunan infrastruktur juga diarahkan agar semakin merata, termasuk ke kawasan hinterland yang selama ini menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan Batam.
Untuk sektor infrastruktur, Pemko Batam menyiapkan pembangunan dan peningkatan sejumlah ruas jalan, pembangunan jembatan, pembangunan unit sekolah baru, ruang kelas baru, serta penguatan infrastruktur dasar dan aksesibilitas di wilayah mainland maupun hinterland.
Amsakar mengatakan, setiap pembangunan infrastruktur akan mempertimbangkan sejumlah aspek agar anggaran yang dikeluarkan benar-benar tepat sasaran.
“Pembangunan dan peningkatan infrastruktur akan mempertimbangkan urgensi, kondisi lapangan, kebutuhan masyarakat, kesiapan perencanaan, kualitas konstruksi, keselamatan, kemampuan keuangan daerah, dan keberlanjutan pemeliharaan,” katanya.
Artinya, pembangunan tidak hanya dikejar dari sisi kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitas, keselamatan, manfaat, serta kemampuan pemerintah dalam menjaga dan memelihara infrastruktur setelah dibangun.
Banjir dan Sampah Jadi Prioritas
Persoalan banjir juga menjadi salah satu perhatian utama dalam APBD 2027. Pemko Batam menyiapkan penanganan secara terpadu, mulai dari pembangunan dan pemeliharaan drainase hingga normalisasi saluran.
Upaya tersebut juga mencakup pengendalian sedimentasi dan sampah, perlindungan daerah resapan, penguatan sistem pompa, serta pengendalian kawasan yang rawan banjir.
Pemerintah menargetkan penanganan banjir tidak dilakukan secara parsial, melainkan melalui pendekatan menyeluruh dari hulu hingga hilir.
Sementara untuk sektor persampahan, Pemko Batam mengarahkan penguatan sistem pengelolaan dari hulu hingga hilir.
Langkah yang disiapkan meliputi pengurangan dan pemilahan sampah, peningkatan pengangkutan, pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir, serta penambahan sarana arm roll truck dan bin container.
Pemko Batam juga merencanakan pembangunan lanjutan landfill Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), pembangunan TPS 3R, serta penguatan layanan pengangkutan sampah di sembilan kecamatan.
Di sektor pendidikan, kebijakan APBD 2027 diarahkan tidak hanya untuk memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan.
Sejumlah program yang disiapkan antara lain bantuan dan beasiswa bagi siswa tidak mampu, pemberian seragam sekolah bagi siswa baru SD dan SMP negeri maupun swasta, serta beasiswa mahasiswa, termasuk mahasiswa dari wilayah hinterland.
Pemko Batam juga menyiapkan pembangunan ruang kelas baru, pengadaan peralatan pendidikan, dan peningkatan kompetensi guru.
Sementara di bidang kesehatan, pemerintah menargetkan penguatan Universal Health Coverage (UHC) serta peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan.
Penguatan tersebut dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana puskesmas serta RSUD Embung Fatimah, pemenuhan tenaga kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta perluasan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Selain pelayanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat menjadi bagian penting dari arah kebijakan APBD Batam 2027.
Pemko Batam akan mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja, penguatan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemberdayaan industri, serta kemudahan dan fasilitasi perizinan usaha.
Upaya tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal.
Pemko Batam sebelumnya telah meneken nota kesepahaman dengan 30 perusahaan besar di Batam bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO). Kesepakatan tersebut diarahkan untuk merealisasikan penyerapan minimal 20 persen tenaga kerja lokal.
Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara pertumbuhan ekonomi Batam dengan peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat daerah.
Amsakar kembali menegaskan bahwa ukuran keberhasilan APBD tidak semata-mata dilihat dari seberapa besar anggaran yang berhasil direalisasikan.
Menurutnya, ukuran yang lebih penting adalah hasil dan perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Pengukuran kinerja akan diarahkan pada capaian yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat, antara lain penanganan titik banjir, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pengembangan UMKM, peningkatan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta pemerataan infrastruktur dasar,” tegasnya.
Dengan demikian, setiap program dan kegiatan yang dianggarkan diharapkan memiliki hubungan yang jelas antara alokasi anggaran, target kinerja, keluaran program, hingga manfaat yang diterima masyarakat.
Amsakar berharap pembahasan Ranperda APBD 2027 antara DPRD dan pemerintah daerah dapat berlangsung secara konstruktif, terbuka, dan tepat waktu.
Ia menilai kolaborasi antara eksekutif dan legislatif diperlukan agar APBD yang ditetapkan nantinya tetap realistis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dengan APBD yang disusun berbasis kinerja dan manfaat, kita berharap setiap program pembangunan benar-benar memberikan nilai tambah dan mempercepat pencapaian prioritas pembangunan Kota Batam,” katanya. (uly)
