BATAMSRAITS.COM, BATAM – Musyawarah Daerah (Musda) VII MD KAHMI Kota Batam yang berlangsung, Sabtu (19/9/2026) bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan organisasi. Musda menjadi ruang konsolidasi, evaluasi perjalanan organisasi, sekaligus momentum merumuskan kembali kontribusi strategis KAHMI bagi pembangunan Kota Batam.
Di balik rangkaian agenda tersebut terdapat sosok Muliadi, yang dipercaya sebagai Ketua Organising Committee (OC) Musda VI MD KAHMI Kota Batam 2026. Pengalaman panjangnya di bidang hukum, pelayanan publik, dan organisasi menjadi bagian penting dalam mengawal pelaksanaan Musda.
Muliadi mengawali perjalanan profesionalnya sebagai advokat pada 2010–2015. Sejak 2015 hingga sekarang, ia mengabdi di Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau dan saat ini dipercaya sebagai Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan.
Pengalaman tersebut menempatkannya bersentuhan langsung dengan berbagai persoalan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Dari ruang pengaduan masyarakat hingga proses verifikasi laporan, Muliadi berhadapan dengan persoalan yang berkaitan dengan hukum, administrasi pemerintahan, tata kelola, serta kualitas pelayanan publik.
Pengalaman profesional itu kemudian menemukan ruang pengabdiannya di lingkungan MD KAHMI Kota Batam. Muliadi aktif di Divisi Hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Bersama rekan-rekan di divisi tersebut, ia turut menggagas dan mendirikan LBH Insan Cita MD KAHMI Kota Batam.
Langkah tersebut memperlihatkan bagaimana kapasitas keilmuan dan profesi alumni HMI tidak berhenti pada ruang organisasi, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kerja-kerja pengabdian kepada masyarakat.
Musda dan Ruang Gagasan Publik
Rangkaian Musda VII juga diperkuat dengan Dialog Publik Nasional yang dilaksanakan pada 19 September 2026.
Forum tersebut menghadirkan Ketua Komisi II DPR RI Dr. H. M. Rifqinizamy Karsayuda dan Ketua Ombudsman RI Nuzran Joher sebagai narasumber. Kehadiran dua tokoh tersebut memberikan perspektif yang relevan dengan tema besar pembangunan Batam, terutama mengenai pemerintahan, tata kelola, pelayanan publik, serta penguatan daya saing daerah.
Komisi II DPR RI memiliki ruang lingkup kerja yang antara lain berkaitan dengan pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pertanahan, dan kepemiluan. Pada September 2026, Komisi II juga mendorong penyusunan indikator bersama terkait pelayanan publik bersama Kementerian PAN-RB, LAN, dan Ombudsman RI.
Sementara itu, Nuzran Joher yang merupakan Kepala Ombudsman RI periode 2026–2031. Ombudsman memiliki mandat penting dalam pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. Karena itu, Dialog Publik Nasional dalam rangkaian Musda VII tidak semata menjadi forum seremonial.
Ia menjadi ruang untuk mempertemukan perspektif politik kebijakan, pengawasan pelayanan publik, dunia intelektual, dan kepentingan masyarakat. Di sinilah terdapat benang merah dengan perjalanan Muliadi.
Dari pengalaman sebagai advokat, pengabdian di Ombudsman, keterlibatan dalam bidang hukum KAHMI, hingga tanggung jawab sebagai Ketua OC Musda, terdapat satu isu yang konsisten: bagaimana hukum, tata kelola pemerintahan, dan pelayanan publik dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Batam Membutuhkan Gagasan, Bukan Sekadar Seremonial
Batam memiliki posisi strategis sebagai kota industri, perdagangan, jasa, logistik dan investasi. Karena itu, daya saing Batam tidak hanya ditentukan oleh pembangunan infrastruktur atau masuknya investasi, tetapi juga oleh kepastian hukum, kualitas birokrasi, kemudahan pelayanan, serta tata kelola pemerintahan yang mampu memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha.
Dalam konteks tersebut, keberadaan KAHMI memiliki ruang kontribusi yang luas. Jaringan alumni HMI yang berasal dari berbagai profesi dapat menjadi kekuatan intelektual sekaligus mitra kritis dalam membangun kebijakan publik yang lebih responsif.
Musda kemudian menjadi penting bukan semata karena memilih kepemimpinan baru, tetapi karena forum tersebut menentukan arah gerakan organisasi dalam menghadapi perubahan Batam dan tantangan pembangunan ke depan.
Maka, keberhasilan Musda tidak cukup diukur dari tertibnya pelaksanaan persidangan atau suksesnya pergantian kepemimpinan. Ukuran yang lebih substantif adalah sejauh mana Musda mampu menghasilkan gagasan, rekomendasi, dan agenda gerakan yang dapat dikontribusikan bagi masyarakat.
Muliadi dan Tantangan Mengubah Forum Menjadi Gerakan
Dalam konteks itulah posisi Muliadi sebagai Ketua OC menjadi menarik. Tanggung jawabnya bukan hanya memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan secara administratif, tetapi juga mengawal agar Musda berlangsung tertib, demokratis, dan memiliki kualitas substansi.
Dialog Publik Nasional yang dilaksanakan pada 19 September 2026 memperlihatkan bahwa Musda VII ditempatkan dalam spektrum yang lebih luas: menghubungkan dinamika internal organisasi dengan persoalan publik yang dihadapi Kota Batam.
Pada titik ini, KAHMI dituntut untuk tidak berhenti pada produksi gagasan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana gagasan tersebut diterjemahkan menjadi rekomendasi yang operasional dan dapat menjadi bagian dari solusi atas persoalan masyarakat.
Sebab, organisasi intelektual pada akhirnya tidak hanya diukur dari seberapa banyak forum yang diselenggarakan, tetapi dari seberapa jauh gagasannya mampu masuk ke ruang kebijakan dan memberikan manfaat bagi publik.
Musda VII MD KAHMI Kota Batam telah menjadi momentum konsolidasi organisasi. Dialog Publik Nasional menjadi ruang pertukaran gagasan. Dan sosok Muliadi, dengan latar belakang hukum serta pengalaman panjang di bidang pelayanan publik, berada di salah satu titik penting dalam proses tersebut.
Pada akhirnya, Musda bukan sekadar tentang siapa yang memimpin KAHMI. Lebih dari itu, Musda adalah tentang ke mana KAHMI membawa gagasan, bagaimana alumni HMI mengambil peran di tengah perubahan Batam, dan sejauh mana kekuatan intelektual tersebut dapat diterjemahkan menjadi pengabdian nyata bagi masyarakat. (*/uly)
 VII MD KAHMI Kota Batam yang berlangsung, Sabtu (19/9/2026) bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan organisasi.){kind=link}