BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Batam menggelar Dialog Publik Nasional pada 19 September 2026. Forum ini menjadi bagian dari rangkaian Pra-Musda MD KAHMI Kota Batam ke-VII sekaligus momentum memperingati Milad KAHMI.
Mengangkat tema “Penguatan Peran KAHMI dalam Mendorong Daya Saing Batam sebagai Lokomotif Pertumbuhan Ekonomi dan Investasi di Indonesia”, dialog tersebut mempertemukan perspektif legislatif, pengawasan pelayanan publik, pengelola kawasan Batam, dan kalangan intelektual.
Sejumlah tokoh dijadwalkan menjadi narasumber, yakni Ketua Komisi II DPR RI, Ombudsman RI, Kepala BP Batam, serta Dewan Pakar KAHMI.
Forum ini secara khusus akan membahas tantangan dan peluang Batam dalam memperkuat daya saing investasi, terutama dari aspek regulasi, kepastian kebijakan, tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan yang berkelanjutan.
KAHMI menilai daya saing Batam tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur dan insentif investasi, tetapi juga oleh kualitas regulasi, kepastian pelayanan, transparansi tata kelola, dan kemampuan pemerintah merespons kebutuhan dunia usaha serta masyarakat.
Karena itu, Dialog Publik Nasional tersebut diarahkan tidak sekadar menjadi ruang diskusi, tetapi menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat disampaikan kepada para pemangku kepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam memperkuat pembangunan Batam.
Ketua Panitia Musda MD KAHMI Kota Batam, Muliadi, mengatakan KAHMI ingin memastikan kontribusi organisasi tidak berhenti pada wacana, tetapi diterjemahkan dalam gagasan dan rekomendasi yang dapat dikolaborasikan dengan pemerintah.
“KAHMI ingin mengambil bagian dalam memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembangunan Batam. Dialog ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret, terutama terkait regulasi dan kebijakan strategis, sehingga pembangunan Batam semakin berdaya saing, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Muliadi.
Menurut Muliadi, Batam memiliki posisi strategis sebagai kawasan industri, perdagangan, logistik, dan investasi. Posisi tersebut membutuhkan kebijakan yang adaptif serta tata kelola yang mampu menjawab perubahan ekonomi dan persaingan investasi global.
Rekomendasi hasil dialog nantinya akan menjadi salah satu bentuk kontribusi kelembagaan KAHMI dalam mendorong penguatan kebijakan pembangunan Batam, sekaligus membuka ruang dialog dan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat sipil, dan kelompok intelektual.
Dialog Publik Nasional ini juga menjadi bagian dari rangkaian Musda MD KAHMI Kota Batam ke-VI, yang menjadi momentum evaluasi sekaligus merumuskan arah dan program kerja organisasi ke depan.
Muliadi berharap seluruh rangkaian Musda dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan kepengurusan baru yang mampu membawa KAHMI semakin terbuka terhadap kolaborasi dan responsif terhadap persoalan masyarakat.
“Selamat bermusda. Semoga lahir kepengurusan baru yang lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan roda organisasi, sekaligus mampu membangun kolaborasi yang produktif dengan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk kemajuan Batam,” ujarnya. (uly)
 Kota Batam menggelar Dialog Publik Nasional pada 19 September 2026.){kind=link}