BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Persoalan keterbatasan pasokan gas bagi sektor industri di Kota Batam harus dipandang sebagai persoalan strategis yang membutuhkan penanganan segera. Gas bagi Batam bukan semata-mata komoditas energi, tetapi merupakan bagian dari infrastruktur daya saing industri.
Ketika pasokan gas terganggu, yang bukan hanya satu perusahaan atau satu kawasan industri. Gangguan tersebut dapat masuk langsung ke struktur biaya produksi, kontinuitas operasional, jadwal pengiriman produk, kemampuan memenuhi kontrak ekspor, hingga keputusan investor untuk melakukan ekspansi maupun investasi baru di Batam.
Kondisi ini semakin relevan karena PGN telah menyampaikan bahwa pasokan gas pipa ke Batam menghadapi keterbatasan akibat penurunan alami produksi dari sejumlah sumber gas di Sumatera sehingga kebutuhan industri sebagian harus ditopang LNG. Pada 2026 juga telah direncanakan tambahan pasokan melalui WNTS–Pemping, dengan sekitar 30 BBTUD diarahkan untuk kebutuhan Batam.
Laporan pada 3 September 2026 juga menunjukkan adanya pembatasan pemakaian terkait kondisi unbalance penyaluran gas sejak Agustus sampai dengan 30 September 2026. Tiga kawasan industri besar. Batamindo, Panbil, dan Tunas dilaporkan membutuhkan sekitar 16.800 MMBTU per hari untuk pembangkitan listrik yang melayani 227 perusahaan.
Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan gas tidak bisa lagi ditangani hanya ketika kekurangan pasokan sudah terjadi.
Gas Harus Dikelola sebagai Infrastruktur Strategis Industri
Saya memahami bahwa keterbatasan pasokan tidak seluruhnya berada dalam kendali PGN Area Batam. Persoalan terjadi sejak sisi hulu, alokasi gas nasional, kapasitas transmisi, distribusi, sampai dengan pilihan menggunakan LNG sebagai sumber substitusi.
Karena itu, pembahasan persoalan ini tidak seharusnya berhenti pada pertanyaan “berapa gas yang tersedia hari ini?”
Yang jauh lebih penting adalah:
Berapa kebutuhan industri Batam satu tahun, tiga tahun, lima tahun, bahkan sepuluh tahun ke depan, dan dari mana sumber gas untuk memenuhi kebutuhan tersebut?
Tanpa perencanaan tersebut, Batam akan terus berada dalam pola reactive energy management: terjadi kekurangan pasokan, kemudian mencari LNG; LNG mahal, lalu dilakukan penyesuaian harga; setelah kondisi membaik persoalan mereda, tetapi beberapa bulan kemudian siklus yang sama kembali terjadi.
Untuk sebuah kawasan industri yang bersaing langsung dengan Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, dan berbagai pusat manufaktur Asia lainnya, pola seperti ini tidak dapat dipertahankan.
Empat Persoalan Utama yang Harus Diselesaikan
1. Keterbatasan dan ketidakpastian pasokan.
Industri membutuhkan kepastian energi, bukan sekadar ketersediaan energi. Sebuah pabrik tidak dapat menyusun kontrak produksi, ekspor, maupun investasi apabila volume gas yang diterima dapat berubah secara signifikan dalam waktu singkat.
Karena itu, harus ada jaminan mengenai minimum reliable supply bagi konsumen industri berdasarkan kontrak dan tingkat kritikalitas kegiatan produksinya.
2. Belum terintegrasinya pemetaan kebutuhan industri dengan kapasitas supply-chain gas.
PGN, distributor/utilitas kawasan, pengelola kawasan industri, BP Batam, Pemerintah Kota Batam, dan pelaku industri seharusnya mempunyai satu basis data mengenai kebutuhan gas. Kebutuhan yang dimaksud bukan hanya konsumsi hari ini, tetapi proyeksi:
Kebutuhan eksisting, ekspansi perusahaan yang sudah beroperasi, kebutuhan tenant baru, investasi yang sedang masuk, kebutuhan pembangkitan kawasan, dan kebutuhan tiga hingga lima tahun mendatang.
Data tersebut kemudian harus dibandingkan dengan kapasitas pasokan dari hulu, kapasitas pipa transmisi, kapasitas distribusi, kapasitas LNG/CNG sebagai cadangan, serta kemampuan fasilitas penyimpanan dan regasifikasi. Tanpa adanya demand-supply mapping seperti ini, masalah yang seharusnya dapat diprediksi enam atau dua belas bulan sebelumnya baru diketahui ketika tekanan pasokan sudah terjadi.
3. Resiko lonjakan harga gas.
Kekurangan gas pipa otomatis meningkatkan ketergantungan terhadap LNG yang mempunyai struktur biaya berbeda. Pada Mei–Juni 2026, harga LNG untuk industri Batam bahkan sempat berada sekitar USD20/MMBTU sebelum pemerintah menetapkannya menjadi sekitar USD13/MMBTU mulai Juli 2026. Persoalannya bukan sekadar apakah harga USD13, USD15, atau USD20 per MMBTU. Yang harus menjadi fokus utama ketidakpastian harga.
Industri melakukan quotation, kontrak produksi dan ekspor berbulan-bulan sebelumnya. Apabila harga energi berubah drastis ketika kontrak sudah berjalan, perusahaan tidak selalu dapat meneruskan kenaikan tersebut kepada pembeli.
Pemerintah sendiri telah mengakui bahwa harga gas merupakan instrumen daya saing industri melalui kebijakan HGBT. Dalam skema yang ditetapkan pada 2025, HGBT untuk tujuh sektor industri ditetapkan USD7/MMBTU untuk bahan bakar dan USD6,5/MMBTU untuk bahan baku.
Karena itu, disparitas yang terlalu besar antara industri yang memperoleh gas murah dengan industri yang harus membeli energi substitusi dengan harga jauh lebih tinggi perlu menjadi perhatian pemerintah.
4. Roda industri tidak boleh berhenti karena persoalan supply-chain energi.
Prinsip yang harus kita sepakati adalah:
“Industri tidak boleh menjadi pihak yang pertama dikorbankan ketika pasokan energi mengalami tekanan.”
Harus pada satu pemahaman bahwa Batam dibangun sebagai kawasan investasi dan manufaktur berorientasi ekspor. Satu jam penghentian produksi bisa berarti kerugian produksi, reject, kerusakan material, keterlambatan pengiriman, penalti kontrak hingga rusaknya kredibilitas perusahaan terhadap pelanggan global.
Energi karena itu harus diperlakukan sebagai bagian dari business continuity infrastructure.
Untuk itu, diperlukan langkah bersama sebagai berikut:
5. Membentuk Batam Gas & Energy Security Task Force.Forum ini sebaiknya melibatkan Kementerian ESDM, SKK Migas, BPH Migas, BP Batam, Pemerintah Kota/Provinsi, PGN, Pertamina Patra Niaga PLN Batam, pengelola kawasan industri, perusahaan utilitas kawasan, serta asosiasi industri. Forum tidak bersifat seremonial, tetapi menjadi pusat koordinasi pasokan, permintaan, infrastruktur, harga dan mitigasi krisis energi Batam.
6. Menyusun Batam Gas Demand–Supply Masterplan.Harus tersedia proyeksi kebutuhan minimum 5–10 tahun yang diperbarui secara berkala. Setiap kawasan industri menyampaikan konsumsi aktual, proyeksi ekspansi tenant dan kebutuhan calon investasi. PGN kemudian membuka proyeksi kemampuan supply, kapasitas pipa dan sumber gas yang tersedia sehingga gap dapat diketahui jauh sebelum terjadi kekurangan.
7. Membangun mekanisme Early Warning System. Industri tidak seharusnya mengetahui potensi kekurangan gas beberapa hari sebelum pembatasan. Setiap potensi defisit harus mempunyai indikator green-yellow-red dengan pemberitahuan 30, 60, bahkan 90 hari sebelumnya apabila kondisi dapat diproyeksikan.
8. Menetapkan buffer dan emergency supply untuk kawasan industri. Distributor dan pengelola utilitas kawasan perlu mempunyai skema cadangan LNG/CNG atau sistem lain yang secara teknis memungkinkan untuk menjaga critical load. Besarnya buffer tidak perlu disamaratakan, tetapi dihitung berdasarkan tingkat risiko masing-masing kawasan dan prinsip ketahanan N-1, sehingga kegagalan satu sumber pasokan tidak langsung menghentikan produksi.
9. Mempercepat diversifikasi sumber pasokan. Tambahan pasokan dari WNTS–Pemping harus dikawal realisasinya dengan target waktu yang jelas. PGN sebelumnya menyatakan sekitar 30 BBTUD direncanakan untuk Batam dan tambahan infrastruktur pipa dapat dibangun apabila kapasitas eksisting tidak mencukupi. Komitmen tersebut perlu diterjemahkan menjadi roadmap, kapasitas, jadwal, pengguna dan skema harga yang jelas.
10. Tidak bergantung kepada satu sumber gas. Batam membutuhkan portofolio pasokan yang terdiri atas gas pipa sebagai baseload, LNG/CNG sebagai balancing supply atau cadangan, serta sumber-sumber gas baru yang secara ekonomis dan teknis dapat dihubungkan ke Batam. Diversifikasi akan mengurangi risiko akibat natural decline satu wilayah produksi.
11. Membangun transparansi struktur harga. Industri perlu mengetahui dengan jelas komponen harga gas pipa, LNG, transportasi, regasifikasi, distribusi dan margin. Dengan demikian ketika terjadi perubahan harga, pelaku usaha memahami faktor penyebabnya dan dapat melakukan perencanaan bisnis. Transparansi juga akan menghindarkan munculnya persepsi bahwa keterbatasan pasokan dimanfaatkan untuk menaikkan harga eceran.
12. Mendorong mekanisme blended gas price jangka panjang.Gas pipa dan LNG dapat dikelola melalui skema portofolio agar fluktuasi harga LNG tidak langsung diteruskan sepenuhnya kepada industri dalam periode yang sangat singkat. Kontrak jangka menengah dan panjang dengan formula harga yang transparan akan memberikan kepastian jauh lebih baik dibandingkan ketergantungan terhadap harga spot.
13. Mengevaluasi akses industri Batam terhadap kebijakan HGBT dan kebijakan energi khusus kawasan industri strategis.Tidak semua perusahaan Batam termasuk dalam tujuh sektor penerima HGBT saat ini. Pemerintah perlu menilai apakah karakter Batam sebagai kawasan manufaktur dan ekspor membutuhkan skema khusus sehingga biaya energi tidak menyebabkan industri Batam kehilangan daya saing regional.
14. Membentuk Service Level Agreement antara PGN–distributor–kawasan industri–pelanggan.SLA harus mengatur minimum supply, prosedur ketika terjadi curtailment, waktu pemberitahuan, prioritas pemulihan, emergency response, pertukaran data serta mekanisme evaluasi sehingga seluruh pihak mempunyai standar pelayanan dan tanggung jawab yang jelas.
PGN Juga Harus Berubah dari Supplier Menjadi Energy Security Partner. Kami tidak melihat PGN semata-mata sebagai pihak yang harus disalahkan karena persoalan pasokan sebagian besar berkaitan dengan kondisi hulu dan alokasi energi nasional. Namun, sebagai agregator dan penyalur gas yang berhadapan langsung dengan industri, PGN harus mengambil peran lebih jauh.
PGN tidak cukup hanya menyampaikan bahwa “pasokan dari hulu berkurang”. Untum PGN perlu hadir dengan; forecast, mitigasi, alternatif pasokan, transparansi kapasitas, serta kepastian kepada pelanggan.
Industri juga harus memberikan forecast demand yang lebih akurat kepada PGN dan distributor. Distributor kawasan harus mempunyai kapasitas cadangan dan mitigasi yang memadai. Pemerintah pusat harus memastikan alokasi gas. Sedangkan BP Batam dan Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa keamanan energi menjadi bagian integral dari strategi investasi Batam. Ini merupakan tanggung jawab bersama.
PENUTUP
Batam tidak boleh hanya memiliki investment pipeline. Batam juga harus mempunyai energy pipeline yang mampu mengikuti pertumbuhan investasinya. Tidak tepat apabila kita terus mengundang investasi baru, memperluas kawasan industri dan meningkatkan kapasitas manufaktur tetapi pada saat yang sama tidak mempunyai perencanaan energi yang mampu mengimbangi pertumbuhan tersebut.
Persoalan hari ini harus menjadi momentum untuk mengubah pengelolaan gas Batam dari sistem yang bersifat reaktif menjadi sistem yang prediktif, transparan dan resilien.
Yang dibutuhkan industri sesungguhnya sederhana: Kepastian volume, kepastian harga, kepastian waktu, dan kepastian bahwa produksi mereka dapat terus berjalan.
Karena ketika gas berhenti mengalir, bukan hanya mesin pabrik yang berpotensi berhenti. Investasi dapat tertahan, ekspor dapat terganggu, lapangan pekerjaan dapat terpengaruh, dan pada akhirnya daya saing Batam sebagai kawasan industri juga dipertaruhkan.
Maka kebijakan yang harus kita pegang adalah:
“Energi untuk industri bukan sekadar persoalan jual-beli gas. Energi adalah jaminan keberlangsungan investasi, produksi, lapangan kerja, dan daya saing Kota Batam.”
Penulis : Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Gabriel Shafto Ara Anggito Sianturi
