BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad resmi membuka kegiatan High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Batam 2026 dengan tema Konsolidasi Arah Kebijakan dan Roadmap P2DD Kota Batam.
Kegiatan tersebut digelar di Hotel Harris Batam Centre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (27/4/2026), dan dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Dalam sambutannya, Amsakar mengatakan digitalisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui sistem transaksi yang lebih modern dan transparan.
Ia menyampaikan bahwa dari sisi infrastruktur, penerapan digitalisasi di Batam bukan lagi hal yang sulit.
Selain itu, tingkat literasi digital masyarakat juga dinilai cukup tinggi, terlihat dari rata-rata warga Batam yang memiliki dua hingga tiga nomor telepon seluler, yang menunjukkan kedekatan dengan teknologi digital.
“Upaya peningkatan pendapatan asli daerah dapat kita dorong melalui digitalisasi, seperti penggunaan tapping box dan penerapan transaksi non-tunai. Alhamdulillah, sudah terlihat peningkatan signifikan terhadap potensi PAD,” ujar Amsakar.
Ia juga berharap melalui forum high level meeting ini, para pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang tidak hanya konstruktif, tetapi juga implementatif, sehingga dapat diwujudkan dalam program-program nyata.
Kegiatan ini turut menghadirkan narasumber dari Bank Indonesia dan Bank Riau Kepri yang memberikan pemaparan terkait strategi digitalisasi. Amsakar berharap, materi yang disampaikan dapat membantu Pemerintah Kota Batam dalam merumuskan kebijakan ke depan.
Amsakar juga mengungkapkan capaian positif Batam dalam hal kemandirian fiskal. Berdasarkan data terbaru, kontribusi PAD terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Batam telah mencapai sekitar 57 persen.
“Jika kontribusi PAD sudah di atas 50 persen, maka daerah tersebut dapat dikategorikan memiliki kemandirian fiskal yang baik. Alhamdulillah, Batam saat ini berada dalam kondisi tersebut dan kita harapkan ke depan bisa lebih baik lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Batam, Raja Azmansyah, menyampaikan bahwa fokus utama kegiatan ini adalah pembahasan roadmap P2DD Kota Batam untuk periode 2026-2030.
Ia menjelaskan bahwa roadmap ini merupakan lanjutan dari perencanaan sebelumnya, dengan tujuan memperkuat sistem digitalisasi yang terintegrasi dalam optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
“Target kita ke depan adalah bagaimana pada tahun 2030 Batam sudah memiliki satu kanal pembayaran pajak dan retribusi yang terintegrasi, sehingga menjadi referensi bagi daerah lain dalam optimalisasi pendapatan daerah melalui digitalisasi,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama dengan OPD penghasil pajak dan retribusi daerah, sebagai bentuk sinergi dalam percepatan dan perluasan digitalisasi daerah di Kota Batam.
Azmansyah menambahkan, pihaknya berharap dukungan penuh dari seluruh OPD serta kolaborasi yang terintegrasi, termasuk peran Bank Indonesia dan Bank Riau Kepri dalam mempercepat arus kas daerah.
Selain itu, hasil pembahasan dalam kegiatan ini juga akan menjadi bahan dalam revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait pajak dan retribusi daerah yang saat ini telah diajukan ke DPRD Kota Batam dan menjadi prioritas pembahasan pada semester pertama tahun ini.
Dengan langkah tersebut, Pemerintah Kota Batam optimistis dapat terus meningkatkan efisiensi serta optimalisasi pendapatan daerah melalui transformasi digital yang terarah dan berkelanjutan. (uly)
.){kind=link}