BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Partisipasi masyarakat (parmas) dalam Pilkada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) belum mencapai target nasional sebesar 77,5 persen. Kendati demikian keberhasilan Pilkada tidak hanya diukur dari kuantitas pemilih, tetapi juga dari proses yang berjalan dengan baik serta kesadaran masyarakat yang semakin tinggi.
“Di Kepri, parmas-nya tidak mencapai 77,5 persen seperti rata-rata target nasional. Tapi itu bukan soal kuantitas parmas menjadi suksesnya Pilkada, tapi lebih ke aman dan kondusif. Jadi, yang penting Pilkada di Kepri aman dan kondusif,” kata Anggota KPU RI, Iffa Rosita, Selasa (25/2/2025).
Hal ini diungkapkan saat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) gelar Rapat Kerja Pimpinan dalam rangka evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Ballroom Hotel Aston Pelita, Batam, pada Selasa (25/2/2025). Dihadiri oleh jajaran KPU dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Diakuinya evaluasi dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Di internal, KPU meninjau kembali berbagai aspek teknis dan operasional yang perlu diperbaiki, sementara secara eksternal, pihaknya siap menerima kritik dan masukan dari masyarakat.
Selain faktor anggaran, membangun hubungan yang baik dengan pemilih, peserta Pilkada, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya juga penting dilakukan. Menurutnya, koneksi yang baik dapat menciptakan partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat.
Kemudian, ia menyoroti peran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dianggap sebagai elemen penting dalam penyelenggaraan Pilkada. Kerja keras mereka layak diapresiasi karena memiliki peran strategis dalam memastikan jalannya pemilu di tingkat kecamatan.
Kepri juga dianggap beruntung karena tidak mengalami konflik seperti di beberapa daerah lain di Indonesia. Pilkada di provinsi ini berlangsung dalam suasana yang aman, damai, dan kondusif.
Ia turut berbicara soal kepastian hukum dalam setiap tahapan Pilkada. Pelaksanaan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan menjadi salah satu faktor kunci suksesnya pesta demokrasi ini.
Meskipun ada beberapa sengketa yang sempat masuk ke Mahkamah Konstitusi (MK), seperti di Bintan, Batam, dan Lingga, namun perkara tersebut sudah didismisal atau tidak berlanjut ke sidang pokok perkara. Hal ini menjadi bukti bahwa proses Pilkada di Kepri berjalan sesuai aturan.
Ia tampak mengapresiasi KPU Kepri atas keberhasilan menyelenggarakan tahapan Pilkada 2024. Ia menilai, berbagai indikator menunjukkan Pilkada di Kepri berlangsung dengan baik dan sesuai aturan.
“Saya mengapresiasi KPU Kepri yang telah sukses melaksanakan tahapan Pilkada 2024. Keberhasilan ini tidak lepas dari ketersediaan anggaran yang telah disediakan oleh Pemerintah Provinsi Kepri,” katanya.
Tak hanya itu, Iffa juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mengawal jalannya Pilkada 2024, termasuk pemerintah daerah, DPRD, kejaksaan, TNI/Polri, serta Bawaslu. Kolaborasi yang baik dinilai turut menjaga keamanan dan kelancaran proses pemilihan.
Sementara itu, Ketua KPU Kepri, Indrawan Susilo Prabowoadi, menegaskan bahwa Pilkada 2024 merupakan Pilkada serentak dalam arti yang sesungguhnya, berbeda dengan Pilkada serentak parsial yang dilakukan sebelumnya.
Kepri bersama tujuh kabupaten/kota di dalamnya telah menyelesaikan seluruh tahapan Pilkada, sehingga kepala daerah terpilih dapat dilantik secara serentak sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
“Keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama dari semua pihak, dari tahap awal hingga akhir. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan sehingga Pilkada di Kepri dapat berjalan dengan aman, tertib, dan kondusif,” kata dia.
Pihaknya telah mencatat berbagai hal selama proses pelaksanaan Pilkada. Evaluasi internal terus dilakukan agar ke depan penyelenggaraan pemilu semakin baik.
“Selain evaluasi internal, kami juga berharap mendapatkan masukan dari berbagai pihak mengenai apa saja yang masih perlu diperbaiki,” kata Indrawan. (uly)
