batamstraits.com – Bea Cukai Natuna mendapat sorotan tajam dan disebut mandul dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan terhadap barang ilegal. Kabupaten Natuna tengah dihantui oleh masuknya barang-barang ilegal yang merajalela.
aktivis Natuna, Arizki Fil Bahri, menekankan perlunya Menteri Keuangan untuk segera mengaudit kinerja Bea Cukai di Natuna. Menurutnya, Bea Cukai Natuna tidak memiliki peran yang signifikan dalam menjalankan tugas pengawasan.
“Bubarkan saja Bea Cukai di Natuna karena masih banyak rokok ilegal tanpa cukai. Fungsi Bea Cukai sepertinya tidak terlihat atau tidak berjalan efektif,” ungkap Arizki Fil Bahri, Rabu, 1 November 2023.
Bahri juga menyoroti bahwa Bea Cukai Natuna hanya terlihat aktif dalam mengawasi ekspor impor ikan ke Hongkong dan pasir kuarsa silika yang beroperasi di Natuna, sementara fungsi pengawasan terhadap barang ilegal tidak berjalan dengan baik.
“Kami melihat Bea Cukai hanya mengawasi ekspor impor ikan ke Hongkong dan pasir kuarsa. Apakah peran mereka di Natuna hanya sebatas itu?,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa banyak barang ilegal, seperti rokok tanpa cukai, dengan mudah masuk ke Kabupaten Natuna, yang dapat merugikan negara dalam jumlah triliunan rupiah. Bahkan, ia berpendapat bahwa Bea Cukai seharusnya bekerjasama dengan pihak Kepolisian untuk mencegah peredaran barang-barang ilegal tersebut.
“Bea Cukai seharusnya aktif dalam pengawasan karena adanya rokok tanpa cukai dan barang ilegal lainnya. Negara mengalami kerugian besar akibat barang-barang ilegal tersebut. Saya bukan menentang, tapi jika begitu, saya juga bisa menjual barang ilegal. Mereka seharusnya berkoordinasi dengan Kepolisian agar penegakan hukum bisa berjalan efektif,” tambahnya.
Faisal Rusydi, Kepala Seksi Pelayanan dan Informasi Bea Cukai Tanjungpinang, mengakui bahwa Bea Cukai di Natuna merupakan pos bantu dan hanya memiliki satu personil dalam menjalankan tugasnya, dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
“Pos ini memang berperan sebagai pos bantu karena SDM kami terbatas. Kami menerima masukan ini dan berencana untuk menambah personil karena memang ada keterbatasan SDM di sana,” ujar Faisal Rusydi.
Faisal Rusydi juga menekankan bahwa mereka akan meminta pemerintah pusat untuk menambah personil di Natuna, mengingat tantangan dalam menjalankan pengawasan di banyak pulau di Natuna.
“Kami akan meminta pemerintah pusat untuk menambah personil di sana. Seharusnya, seperti di Batam, ada lebih dari 400 personil untuk menjalankan tugas pengawasan,” pungkasnya.(Alf)
