BATAMSTRAITS.COM, LINGGA – Potensi pariwisata Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) memiliki peluang besar menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah. Namun, potensi tersebut belum dapat dimaksimalkan karena masih terbentur sejumlah persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan anggaran, kepastian status lahan, infrastruktur, akses transportasi hingga jaringan telekomunikasi.
Persoalan itu mengemuka dalam focus group discussion (FGD) yang melibatkan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Batam dan Pemerintah Kabupaten Lingga, Selasa (12/8/2026).
Ketua ISEI Cabang Batam, Dr. Suyono Saputra, mengatakan FGD tersebut menjadi momentum untuk memetakan potensi sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang selama ini menghambat pengembangan sektor pariwisata di Lingga.
Menurut Suyono, pemerintah daerah sebenarnya telah memahami sektor-sektor yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Persoalannya, keterbatasan fiskal membuat sejumlah program prioritas belum dapat dijalankan secara maksimal.
“Memang terlihat ada beberapa hal yang menjadi perhatian kami, terutama bagaimana mengembangkan potensi yang ada. Pemerintah daerah sebenarnya sudah memahami apa yang harus dilakukan, tetapi ada keterbatasan anggaran sehingga beberapa program harus ditunda,” kata Suyono.
Tekanan terhadap kemampuan fiskal daerah menjadi salah satu persoalan signifikan dalam pengembangan pariwisata Lingga. Suyono menyebut APBD Kabupaten Lingga pada 2026 berada di kisaran Rp 800 miliar untuk keseluruhan kebutuhan daerah selama satu tahun, bukan khusus untuk sektor pariwisata.
Angka tersebut mengalami penurunan cukup tajam dibandingkan tahun 2025 yang disebut hampir mencapai Rp 1 triliun. Penurunan kapasitas anggaran tersebut turut berdampak pada kemampuan pemerintah daerah membiayai berbagai program pembangunan, termasuk peningkatan kualitas destinasi wisata dan pemeliharaan infrastruktur.
Kondisi serupa, kata Suyono, juga dirasakan sejumlah kabupaten dan kota di Kepulauan Riau. Ia mencontohkan Kabupaten Natuna yang APBD-nya disebut mengalami penurunan dari sekitar Rp1,4 triliun menjadi Rp1 triliun. Kabupaten Kepulauan Anambas dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga dinilai menghadapi tekanan fiskal serupa.
“Ini tentu cukup berpengaruh, terutama terhadap pelaksanaan program-program yang sudah disusun pemerintah daerah,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, pemerintah daerah harus menentukan mana pembangunan yang menjadi prioritas dan mana yang harus menunggu alokasi anggaran berikutnya.
Salah satu dampaknya terlihat pada kondisi akses menuju sejumlah objek wisata.
Suyono mengatakan persoalan jalan rusak dan minimnya pemeliharaan infrastruktur juga menjadi bagian dari problem yang dihadapi pemerintah daerah akibat keterbatasan anggaran.
“Karena penurunan APBD itu, pemerintah harus membuat prioritas. Mana infrastruktur yang harus dikejar, mana yang harus menunggu untuk dialokasikan berikutnya,” katanya.
ISEI menilai tidak semua objek wisata dapat dikembangkan secara bersamaan. Pemerintah perlu menetapkan destinasi yang benar-benar memiliki potensi besar untuk kemudian diberikan dukungan infrastruktur dan fasilitas secara bertahap.
Salah satu kawasan yang dinilai potensial adalah Pantai Dungun. Suyono menyebut kawasan tersebut memiliki bentang pantai yang panjang, sekitar 11 kilometer, dengan karakter pantai yang dinilai sangat menarik.
“Seperti kemarin kalian ke Pantai Dungun, pantainya cantik sekali, 11 kilometer. Pantai Putih. Aksesnya memang masih minim, tapi tentu itu bisa dikembangkan kalau masalah-masalah tadi bisa diselesaikan,” ujarnya.
Menurut dia, jika Pantai Dungun memang dinilai memiliki daya tarik wisata yang kuat, kawasan tersebut dapat dimasukkan dalam skala prioritas pengembangan. Pembangunan akses jalan menuju kawasan pantai menjadi salah satu kebutuhan mendesak, disusul penyediaan berbagai fasilitas bagi pengunjung.
Namun, pembangunan tersebut tetap harus dibarengi penyelesaian persoalan mendasar, terutama kepastian status lahan, perizinan dan dukungan operasional.
“Kalau memang Dungun itu pantainya cukup potensial diangkat, mungkin ini harus masuk prioritas. Salah satunya membangun akses jalan menuju ke pantai itu dan menyediakan berbagai fasilitas yang ada di sana untuk pengunjung,” katanya.
Dalam pandangan ISEI, pengembangan pariwisata Lingga tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah kabupaten. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, investor, masyarakat serta lembaga terkait agar pengembangan destinasi dapat berjalan berkelanjutan.
Suyoni menilai sektor swasta memiliki peran penting, terutama dalam menyediakan investasi untuk fasilitas pendukung pariwisata. Namun, investor membutuhkan kepastian sebelum menanamkan modal.
Salah satu persoalan yang dinilai krusial adalah status lahan. Berdasarkan hasil diskusi dengan pemerintah daerah, masih terdapat lahan dengan beragam status, termasuk lahan adat dan lahan pemerintah.
Kondisi tersebut membuat pemanfaatan lahan untuk kegiatan investasi membutuhkan waktu dan mekanisme yang tidak sederhana.
“Investor banyak melihat potensi di kepulauan ini, tetapi kalau problem dasar belum diselesaikan, tentu sulit untuk mengembangkannya,” ujarnya.
Menurut Suyoni, kepastian lahan harus berjalan beriringan dengan kepastian perizinan dan dukungan infrastruktur apabila pemerintah ingin menarik investasi lebih besar ke sektor pariwisata.
ISEI juga menyoroti pentingnya kesiapan destinasi sebelum promosi pariwisata dilakukan secara masif. Di era digital, promosi objek wisata relatif mudah dilakukan melalui berbagai platform. Namun, promosi yang tidak diikuti kesiapan destinasi justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Wisatawan yang tertarik datang harus memiliki akses transportasi yang jelas, jalan yang memadai, fasilitas wisata, akomodasi dan berbagai kebutuhan pendukung lainnya.
“Tapi kembali lagi, ketika kita mau mempromosikan secara luas, bagaimana kesiapan di sini? Orang datang bagaimana? Bagaimana aksesnya orang datang dari tempat asalnya ke Lingga, kelancaran aksesnya seperti apa, kemudian fasilitasnya seperti apa, penginapannya sudah standar atau belum,” kata Suyoni.
Karena itu, menurut dia, pengembangan pariwisata harus dilakukan secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas. Promosi digital, pembangunan akses, penyediaan fasilitas, penginapan hingga transportasi harus ditempatkan dalam satu strategi yang terintegrasi.
Selain infrastruktur jalan, persoalan jaringan telekomunikasi juga menjadi perhatian dalam FGD. Di tengah pola perjalanan wisatawan yang semakin bergantung pada teknologi digital, konektivitas internet telah menjadi bagian penting dari kebutuhan destinasi wisata.
Wisatawan membutuhkan jaringan untuk berkomunikasi, mencari informasi, menggunakan navigasi digital, memesan akomodasi hingga mengunggah pengalaman perjalanan ke media sosial.
Suyono mengatakan persoalan sinyal masih dirasakan di sejumlah kawasan Lingga, termasuk pada jalur perjalanan dan kawasan pelabuhan.
“Wisatawan yang datang ke sini tentu ingin mengabadikan atau memposting kegiatan-kegiatannya di sini. Tapi kalau kondisi di beberapa objek itu tidak ada sinyal, nah itu harus jadi perhatian,” katanya.
Bahkan, menurut dia, kondisi jaringan di kawasan pelabuhan juga masih belum optimal.
“Seperti kita rasakan di sini, di pelabuhan sinyalnya saja sudah hilang-hilang timbul. Jalan-jalan juga tidak mau timbul,” ujarnya.
Namun, pembangunan jaringan telekomunikasi di wilayah kepulauan memiliki tantangan tersendiri. Operator seluler harus memperhitungkan aspek keekonomian sebelum membangun menara atau base transceiver station (BTS).
Investasi pembangunan infrastruktur telekomunikasi membutuhkan biaya besar, sementara jumlah pengguna di wilayah dengan kepadatan penduduk rendah relatif terbatas.
“Ketika mereka membangun satu jaringan BTS, mereka harus melihat, menghitung skala ekonominya. Mereka investasi sekian miliar, sementara penggunaannya berapa persen,” kata Suyoni.
Meski demikian, ia menyebut terdapat kebijakan pemerintah dan operator telekomunikasi untuk memperluas jaringan di wilayah terluar. Hanya saja, implementasinya membutuhkan dukungan kebijakan dan investasi berkelanjutan.
Dalam FGD tersebut, Pemkab Lingga juga menyampaikan harapan agar Bank Indonesia dapat membantu memfasilitasi sejumlah program prioritas, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata dan ekonomi daerah.
Menurut Suyono, ruang kolaborasi tersebut dapat diarahkan pada kegiatan yang memiliki dampak ekonomi nyata dan berpotensi mendorong aktivitas masyarakat.
“Pemkab menyampaikan bahwa Bank Indonesia bisa memfasilitasi, terutama bagaimana kegiatan-kegiatan prioritas di sektor kepariwisataan dapat difasilitasi sehingga bisa diakselerasi,” katanya.
Dukungan BI dan ISEI, kata Suyono, tidak harus dimaknai sebagai pengganti peran pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan.
Sebaliknya, kolaborasi dapat diarahkan untuk memperkuat perencanaan, pemetaan potensi, pengembangan kapasitas pelaku usaha serta membuka ruang kerja sama dengan pihak swasta.
Dengan pendekatan tersebut, keterbatasan fiskal daerah tidak menjadi satu-satunya hambatan bagi pengembangan ekonomi Lingga. ISEI melihat potensi pariwisata Lingga harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi ekonomi daerah yang lebih luas.
Pengembangan destinasi wisata bukan hanya mengenai peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Di baliknya terdapat peluang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperkuat UMKM, membuka pasar produk lokal dan mendorong masuknya investasi.
Namun, seluruh rantai ekonomi tersebut baru dapat berkembang apabila persoalan fundamental diselesaikan.
“Ini tentu harus sama-sama dipikirkan kalau kita mau mengangkat potensi yang besar ini. Investor banyak melihat potensi di kepulauan ini, tetapi kalau problem dasar belum diselesaikan, tentu sulit untuk mengembangkannya,” ujar Suyono.
Ia menegaskan Lingga memiliki modal alam dan budaya yang kuat. Tantangannya kini adalah bagaimana mengubah potensi tersebut menjadi aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, Bank Indonesia, ISEI, pelaku usaha dan masyarakat.
Dengan keterbatasan anggaran daerah, skema kemitraan dan investasi menjadi semakin penting. Pemerintah dapat fokus pada pembangunan infrastruktur dasar serta penyelesaian aspek regulasi, sementara sektor swasta mengambil peran dalam pengembangan fasilitas komersial dan destinasi.
“Jadi kembali lagi, harus ditentukan mana yang menjadi prioritas. Program mana yang harus didahulukan dan mana yang harus diselesaikan lebih dulu,” katanya.
Menurut Suyono, pendekatan tersebut penting agar pengembangan pariwisata Lingga tidak berhenti pada promosi, tetapi benar-benar menghasilkan perputaran ekonomi baru.
Dengan dukungan aksesibilitas, kepastian lahan, jaringan telekomunikasi, fasilitas wisata, penginapan, transportasi serta promosi digital yang terintegrasi, Lingga dinilai memiliki peluang meningkatkan daya saing pariwisatanya sekaligus memperkuat struktur ekonomi daerah.
Pengembangan tersebut pada akhirnya diharapkan tidak hanya meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi juga menciptakan efek berganda bagi masyarakat lokal melalui tumbuhnya UMKM, jasa transportasi, akomodasi, kuliner, ekonomi kreatif dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya. (uly)
 memiliki peluang besar menjadi salah satu penggerak ekonomi daerah.){kind=link}