BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Pemerintah Kota (Pemko) Batam melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menargetkan seluruh jenis retribusi di Kota Batam dapat dilakukan secara non-tunai pada 2026.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas tata kelola pendapatan daerah.
Kepala Bapenda Kota Batam, Raja Azmansyah, menjelaskan bahwa saat ini berbagai jenis pajak daerah sudah 100 persen menggunakan metode pembayaran non-tunai, seperti virtual account, QRIS, hingga kanal mobile banking.
Namun, sejumlah retribusi daerah masih dilakukan secara tunai, sehingga perlu percepatan digitalisasi.
“Masih ada beberapa jenis retribusi yang belum sepenuhnya non-tunai, seperti retribusi sampah, pelayanan di puskesmas, dan tiket masuk destinasi wisata. Ini yang akan kami dorong agar pada 2026 sudah beralih seluruhnya ke pembayaran nontunai,” ujar Raja dalam kegiatan Sosialisasi Rencana Perubahan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Jumat (5/12/2025).
Ia menegaskan, percepatan elektronifikasi ini akan meningkatkan skor Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Batam. Sekaligus menjamin transaksi yang lebih aman, tepat sasaran, dan efisien.
Raja menambahkan, Bapenda menggandeng perbankan dan Bank Indonesia untuk mendukung implementasi penuh pembayaran digital di seluruh unit pelayanan retribusi.
Bank Indonesia juga memberikan materi terkait pemahaman masyarakat mengenai pentingnya digitalisasi transaksi melalui QRIS, virtual account, dan layanan keuangan elektronik lainnya.
Melalui rangkaian sosialisasi sepanjang 2025 ini, Pemko Batam menargetkan proses modernisasi transaksi pemerintah, optimalisasi pendapatan daerah, serta transparansi layanan dapat semakin diperkuat pada 2026 mendatang. (uly)
