BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, menegaskan bahwa kebijakan work from home (WFH) tidak boleh diterapkan tanpa ukuran kinerja yang jelas.
Ia menekankan bahwa setiap penerapan WFH harus memiliki indikator yang terukur, terutama dalam hal efisiensi.
Menurut Amsakar, substansi utama dari kebijakan WFH adalah bagaimana sistem kerja tersebut mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penghematan, baik dari sisi operasional maupun penggunaan energi.
“Kalau kita menerapkan WFH, harus jelas alat ukurnya. Substansinya bagaimana agar WFH ini berkontribusi terhadap efisiensi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, salah satu dampak yang diharapkan dari kebijakan ini adalah berkurangnya penggunaan bahan bakar minyak (BBM), karena pegawai tidak lagi harus menggunakan kendaraan untuk pergi ke kantor. Selain itu, pengeluaran listrik juga dinilai dapat ditekan.
“Artinya BBM kita makin berkurang karena tidak pakai mobil untuk kerja. Lalu biaya listrik juga bisa lebih kecil,” tambahnya.
Untuk itu, Amsakar meminta agar poin-poin tersebut ditegaskan dalam surat edaran atau nota resmi yang disusun oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan ditujukan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dokumen tersebut nantinya akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kebijakan WFH di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa kebijakan WFH di Batam tetap akan mengacu pada aturan dari Kementerian Dalam Negeri, namun dengan penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan lokal.
“Yang penting, kebijakan pusat kita sesuaikan dengan konteks lokal,” katanya. (uly)
 tidak boleh diterapkan tanpa ukuran kinerja yang jelas.){kind=link}