BATAMSTRAITS.COM – Kepolisian Polda Kepri, melalui Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus), sedang menyelidiki skandal gaji honorer fiktif yang melibatkan ratusan orang di lingkungan DPRD Kepri.
Praktisi hukum Dr. Ampuan Situmeang menyoroti perlunya pengungkapan transparan, mengingat situasi politik saat ini. Menurutnya, permasalahan ini mungkin lebih terkait dengan kesalahan teknis administrasi yang bisa diperbaiki, namun, perlu dilakukan penyelidikan lebih dalam.
“Pengungkapan kasus ini harus terang benderang dan sifatnya urgensi, karena situasi politik saat ini,” kata Praktisi hukum Dr. Ampuan Situmeang.
Ampuan menyarankan agar internal Pemprov (inspektorat) bekerja sama dengan kepolisian untuk menyelidiki temuan ini tanpa kecenderungan politik praktis.
ia menekankan perlunya pengungkapan yang jelas tentang jumlah orang terlibat dan perbedaan antara fiktif dalam administrasi dan tidak lagi tercantum.
Lebih lanjut, Ampuan mengatakan bahwa perlu dilakukan penyelidikan dan analisis menyeluruh untuk memahami permasalahan ini secara seksama.
Belum lama ini, Gubernur Kepri sangat menghormati dan akan mengikuti perkembangan proses hukum yang dilakukan oleh Polda Kepri.
“Kalau memang ada fiktif silakan ditindaklanjuti. Proses hukum harus kita hormati,” ujar Gubernur Ansar pekan lalu, 10 November 2023.(uby)