BATAMSTRAITS.COM, BINTAN – Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Kepulauan Riau mulai menggeser pendekatan pelestarian lingkungan dari sekadar kegiatan seremonial penanaman menjadi peluang ekonomi berkelanjutan melalui program Planting Tourism atau wisata menanam mangrove.
Program ini digadang-gadang menjadi model baru pengembangan pariwisata berbasis ekologi di Kepulauan Riau, dengan menjadikan mangrove sebagai pusat aktivitas wisata sekaligus upaya konservasi pesisir.
Kepala BPDAS Kepri, Haris Sofyan Hendriyanto, mengatakan inisiatif tersebut merupakan hasil kolaborasi lintas sektor antara Kementerian Kehutanan, Dinas Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kepri.
“Fokusnya bukan hanya menikmati alam, tetapi wisatawan juga ikut berkontribusi langsung dengan menanam mangrove,” ujar Haris saat menghadiri kegiatan Penanaman Mangrove yang digelar Komunitas Jurnalis Kepri (KJK) dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) di Sungai Tiram, Bintan, Minggu (8/2/2026) pagi.
Menurut Haris, saat ini telah terpetakan sembilan titik lokasi di Kabupaten Bintan yang menjadi pionir pengembangan wisata menanam mangrove. Sejumlah lokasi tersebut telah melibatkan kelompok masyarakat dan pegiat wisata lokal.
“Di antaranya ada Pengudang, Gudi Farm, hingga kawasan yang dikelola komunitas Akar Bumi seperti Pandang Tak Jemu. Ini menjadi fokus awal pengembangan,” jelasnya.
Untuk memperluas jangkauan, BPDAS Kepri juga menggandeng biro perjalanan wisata dan pelaku perhotelan guna memasarkan paket wisata menanam mangrove kepada wisatawan.
“Karakteristik Kepri ini unik. Kita punya wisatawan dan mangrove. Potensi ini ingin kami manfaatkan agar pembangunan kehutanan selaras dengan potensi daerah,” ujar Haris.
Selain bernilai ekonomi, Haris menegaskan mangrove memiliki peran strategis sebagai benteng terakhir provinsi kepulauan seperti Kepulauan Riau. Mangrove berfungsi melindungi wilayah pesisir dari abrasi, erosi, hingga mitigasi bencana seperti tsunami.
BPDAS Kepri juga membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat dan pengelola lahan yang ingin berpartisipasi dalam penghijauan. Bibit mangrove disediakan secara gratis dan dapat diambil di persemaian BPDAS di Senggarang.
“Harapan kita, mangrove ini dirawat dan dijaga. Kalau ekologinya sehat, pendapatan masyarakat di sekitarnya juga akan ikut meningkat,” katanya.
Ia memaparkan, luas hutan mangrove di Provinsi Kepulauan Riau mencapai sekitar 66,9 ribu hektare. Dari jumlah tersebut, 61 ribu hektare masuk kategori lebat, 3 ribu hektare kategori sedang, dan 2 ribu hektare kategori jarang yang menjadi prioritas rehabilitasi.
“Untuk kategori jarang inilah yang harus kita pulihkan,” ujarnya.
Haris menambahkan, pada tahun 2020 BPDAS Kepri telah melakukan rehabilitasi mangrove seluas 3,6 hektare. Sementara itu, kondisi mangrove di kawasan Sungai Tiram saat ini dinilai masih baik dan termasuk kategori lebat.
“Jadi bukan hanya menanam, yang paling penting itu memelihara,” tegasnya.
Dalam upaya perlindungan jangka panjang, di Provinsi Kepri juga telah dibentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KMD) yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, LSM, hingga pegiat lingkungan. Forum ini menjadi ruang diskusi dan koordinasi lintas pihak.
“Perlindungan mangrove tidak mudah dan harus kolaboratif. APBN terbatas dan prosesnya panjang, karena itu kami mengajak semua pihak untuk terlibat,” katanya.
Haris juga menyinggung potensi besar wisata menanam mangrove di Kepri. Pada tahun lalu, sejumlah agen perjalanan telah mulai menawarkan paket wisata tersebut.
“Jumlah wisatawan Kepri mencapai 1,5 juta orang. Ini potensi besar. Ekosistem tetap terjaga, masyarakat pun mendapat tambahan penghasilan,” ujarnya. (uly)
