BATAMSTRAITS.COM, BATAM – Kolaborasi pemerintahan dalam bidang ketahanan pangan di Kota Batam sangat diperlukan. Sehingga perlu adanya pendekatan yang melibatkan kerja sama antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, masyarakat sipil, dan akademisi, untuk mencapai tujuan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan inklusif.
Demikian hal ini diungkapkan oleh Ketua Persatuan Alumni (PA) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Batam, Timbul Dompak saat menggelar diskusi publik seputar masalah ketahanan pangan beberapa waktu yang lalu. Kegiatan ini sekaligus Buka Puasa Bersama Alumni GMNI di La Kopi Batam Center.
“Dalam mengisi ibadah puasa Ramadan 2025, PA GMNI Kota Batam mengadakan dengan diisi Diskusi Publik seputar masalah Ketahanan Pangan,” kata Timbul, Senin (24/3/2025).
Acara bertajuk Ngabuburit Marhaen ini menyajikan diskusi publik dengan tema Strategi Ketahanan Pangan di Tengah Efisiensi Anggaran Pemerintah. Dibuka oleh Timbul dan dihadiri 3 Narasumber diantaranya Gabriel Sianturi selaku Anggota DPRD Kota Batam, dan Timbul Dompak mewakili mewakili Akademisi. Selain itu acara ini juga dihadiri para alumni GMNI, serta kader GMNI Kota Batam.
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Gabriel Anggito Sianturi mengatakan landasan ketahanan pangan adalah ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan. Ketiga ini berperan penting sehingga Kota Batam tidak mengalami impor yang berkepanjangan.
“Dan dalam hal kenaikan harga yang akan terus menerus naik tinggi setelah kita melakukan monitoring harga pasar diperlukan pengawasan dari Disperindag dan data Statistik yang akurat memberikan data yang presisi dan bekerja sama untuk menekan spekulan pangan yang ada di kota Batam,” katanya.
Selain itu, menurutnya, dari regulasi yang ada, tidak memungkinkan untuk penggunaan lahan bagi usaha pertanian Kota Batam dapat diatasi dengan strategi shitfing dengan kerjasama G2G bersama Kota/Kabupaten di Kepri untuk penciptaan lahan pertanian, misalkan di Kabupaten Bintan.
“Perlu juga Dinas Ketahanan Pangan menggerakkan program tanaman sayuran di setiap rumah tangga, agar menjaga stabilitas harga,” katanya.
Selain itu Gabriel juga mengatakan pentingnya mengkaji ulang peran dan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan agar tidak hanya mengandalkan impor dalam ketersediaan pangan di Kota Batam. Pasalnya apabila impor menjadi tumpang tindih dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. (uly)
